Soal-soal Semester 1

1. Apa yang dimaksud dengan Integrasi?
Jawab: integrasi adalah proses penyesuaian diantara unsur yang saling berbaur hingga menjadi satu kesatuan / persatuan.
2. Apa yang dimaksud dengan Disintegrasi?
Jawab: Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu pada yang menghilangkan keutuhan/ persatuan (memecah).
3. Sebutkan bentuk-bentuk ancaman disintegrasi bangsa yang pernah dialami di Indonesia!
Jawab: 1. Disintegrasi melalui ideologi
             2. Disintegrasi melalui pemerintah
             3. Disintegrasi melalui kepentingan
4. Apakah sama pemberontakan PKI madiun dengan pemberontakan G 30 S PKI dilihat dari tujuan?
Jawab: sama karena PKI madiun dan G 30 S PKI bertujuan untuk mengubah ideoligi negara Indonesia menjadi komunis.
5. Apa alasan Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden?
Jawab: 1. Karena sering ganti kabinet.
             2. Karena tugas dewan konstituante                   yang tidak maksimal.
             3. Kebijakan selalu tidak selesai.
6. Sebutkan nama kabinet pada era demokrasi terpimpin?
Jawab: Masyumi, PSI, Nasakom, Djuanda.
7. Apakah yang dimaksud DPRGR?
Jawab: DPR Gotong Royong berkedudukan sebagai pembantu presiden/ mandataris MPRS dan memberikan sumbangan tenaga kepada presiden untuk melakukan segala sesuatu yang telah di tetapkan oleh MPRS.
8. Apa yang dimaksud dengan GPRGR?
Jawab: DPR Gotong Royong berkedudukan sebagai pembantu presiden/ mandataris MPRS dan memberikan sumbangan tenaga kepada presiden untuk melakukan segala sesuatu yang telah di tetapkan oleh MPRS
9. Sebutkan 2 Repelita!
Jawab: 1. Jangka pendek 5 tahun
              2. Jangka panjang 25 tahun.
10.Sebutkan 2 Fusi Partai!
Jawab: 1. PPP ( partai persatuan       pembangunan)
             2. PDI ( partai demokrasi indonesia)
11. Apa kepanjangan dari P4?
Jawab: penerapan P4 ( pedoman, penghayatan dan pengamalan pancasila)
12. Apa saja faktor-faktor lahirnya orde baru?
Jawab: 1. G 30 S PKI
              2. Aksi Tritura
              3. Super Semar
              4. Dualisme kepemimpinanū
              6. Pidato Nawaksara
13. Upaya apa saja yang diambil orde baru?
Jawab: Pancakrida, Repelita, Fusi partai, Peristiwa Malari, Trilogi pembangunan, Penerapan P4 dan Dwi Fungsi.
14.Dipegang oleh siapa Kekuatan Politik pada Demokrasi terpimpin?
Jawab: PKI dan TNI AD
15. Sebutkan isi Dekrit
Jawab: 1. Pembubaran konstituante
              2. Kembali UUD 1945
              3. Tidak berlakunya UUDS 1950
              4. Pembentukan MPRS dan DPAS

Kebijakan Pembangunan Masa Orde Baru

Kebijakan Pembangunan Masa Orde Baru

1.Pertanian

a).KUD (Koperasi Unit Desa)
Kegiatan pengadaan pangan untuk persediaan nasional yang diperluas dengan tugas menyalurkan sarana produksi pertanian (pupuk, benih, dan obat-obatan).
Dari data Kemenkop dan UKM, dari 10.300 unit KUD yang ada di nusantara, hanya tersisa 6.800 yang masih aktif. Itupun tidak semuanya merupakan KUD Koperta atau koperasi pertanian. Tahun 2017 induk KUD menatap ke depan dengan percaya diri dan optimisme tinggi. Beberapa kerjasama usaha dengan mitra usaha khususnya dengan luar negeri dalam beberapa program kerja strategis telah memasuki tahap implementasi. Progress report ini memberikan gambaran singkat capaian Induk KUD

b).BPTP (Balai Pengkajian Pertanian Lapangan)
Menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian pada masa Soeharto, salah satu produk unggulnya adalah Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW). BPTP mengoordinasikan dan pengembangan teknologi pertanian yang bersifat spesifik kepada petani.
BPTP masih melaksanakan tugasnya dengan baik yakni membuat inovasi teknologi dan mengkoordinasikan kepada petani.

3).PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)
PPL memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan
Tahun 2018 diselenggarakan rekrutmen CPNS Kementerian Pertanian, jadi organisasi PPL masih berjalan sebagaimana mestinya hingga sekarang.
VUTW (Varietas Unggul Tahan Wereng)
Salah satu produk unggulan dari BPTP yakni bibit unggul dan pupuk yang diberikan kepada para petani untuk mengatasi hama wereng yang dapat merusak tanaman.
Saat ini pemerintah terus mengupayakan menyediakan benih yang unggul serta bersubsidi yang dikelola dengan baik.

2.Pendidikan

a).SD Inpres
Program wajib pembentukan kelompok belajar atau kerja yang bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Peningkatan jumlah sekolah dasar diikuti pula oleh peningkatan jumlah guru. Jumlah guru SD yang sebelumnya berjumlah sekitar ratusan ribu, pada awal tahun 1994 menjadi lebih dari satu juta guru. Satu juta lebih guru ditempatkan di sekolah-sekolah inpres tersebut. Lonjakan jumlah guru dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu juga terjadi pada guru SMP. Total dana yang dikeluarkan untuk program ini hingga akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I mencapai hampir Rp 6,5 triliun.
SD ini sendiri masih berjalan, tetapi Mendikbud Indonesia pada januari 2017 mengatakan "Sudah 30 tahun, SD Inpres tidak naik mutunya". Dimana berarti saat ini SD ini dalam kondisi yang memprihatinkan pendidikanya.

b).GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh)
Gerakan yang mendorong orang tua agar memperdulikan masa depan anaknya, sehingga lebih menyadarkan mereka agar anak tidak putus sekolah. Dalam upaya memperkuat pelaksanaan GN-OTA, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama Nomor 34/HUK/1996, Nomor 88 Tahun 1996, Nomor 0129/U/1996, Nomor 195 Tahun 1996 tentang Bantuan terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, dan Anak yang Bertempat Tinggal di Daerah Terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
GNOTA kini masih berjalan dengan lancar dengan bukti masih ada beasiswa dari GNOTA kepada pelajar di Indonesia serta penyaluran bantuan buku-buku ke sekolah-sekolah di Indonesia.

3.Keluarga Berencana

a).BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)
Lembaga yang memiliki program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk di Indonesia. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya.
BKKBN terus melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Tahun 2018 ini dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis dan untuk percepatan pemerataan manfaat program KKBPK, maka BKKBN berkomitmen untuk mengembangkan “Kampung KB” sebagai instruksi Presiden RI yang merupakan wujud dan peran serta BKKBN dalam mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan.

4.Kesehatan

a).Puskesmas
Organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat.
Puskesmas tersebar di seluruh penjuru nusantara. Mulai dari wilayah perkotaan hingga pelosok pedesaan. Puskesmas juga banyak membuat program seperti suntik vaksin campak dan rubella, pemberian obat cegah kaki gajah,dan lainnya.

b).Posyandu
Pada tahun 1984 dikembangkan Posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu dengan 5 programnya yaitu, KIA, KB, Gizi, Penanggulangan Diare dan Imunisasi. Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita tetapi juga untuk pelayanan ibu hamil. Bahkan pada waktu-waktu tertentu untuk promosi dan distribusi Vit.A, Fe, Garam Yodium, dan suplemen gizi lainnya
Pelaksanaan program posyandu dilaksanakan di Puskesmas. Tidak heran kalau program ini terlaksana di seluruh Indonesia seiring dengan menjamurnya Puskesmas. Program posyandu terus berkembang hingga kini mulai dari penanganan kesehatan ibu hamil, pemberian vitamin kepada anak, imunisasi bayi, dan lain-lain.

Kebijakan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin

KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

1. Kebijakan Sanering Mata Uang
            Sanering atau devaluasi adalah pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Hal yang sama tidak dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat menurun.
 Tujuan dilakukan Devaluasi :
-Guna membendung inflasi yang tetap tinggi
-Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat
-Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan.

Maka pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan keputusannya mengenai penuruan nilai uang (devaluasi), yaitu sebagai berikut.
a.  Uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50
b.  Uang kertas pecahan bernilai Rp. 1.000 menjadi Rp. 100
c.  Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000

2. Dewan Perancang Nasional (Depernas)
    Pembentukan Depernas
    Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Moh. Yamin.
Pada 1963 Depernas diganti dengan nama Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Sukarno.
  Tugas Bappenas adalah
a. Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahuanan, baik nasional maupun daerah.
b. Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan.
c. Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS.

3. Proyek Mecusuar
    Proyek Mercusuar adalah politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi New Emerging Forces (kekuatan baru yang sedang tumbuh) di dunia.
    Proyek-proyek besar dan spektakuler pun diselenggarakan dengan harapan agar Jakarta mendapat perhatian dari luar negeri dengan tujuan membangun hubungan persahabatan dengan negara-negara lain. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah, di antaranya pembangunan jalan-jalan, hotel-hotel mewah, toko serba ada "Sarinah", Jembatan Semanggi, Tugu Monas, dan diselenggarakannya Ganefo yang membutuhkan pembangunan Gelora Senayan serta biaya perjalanan bagi delegasi asing.

4. Konsep Djuanda
    Upaya perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin selanjutnya ialah melaksanakan konsep djuanda. Pemerintah mulai memikirkan rakyat dengan melakukan usaha pembebasan Irian Barat dan penyelesaian kasus DI Jawa Barat dengan cara rehabilitasi ekonomi. Pemikiran tersebut mulai direalisasikan setelah keamanan nasional mulai membaik dan pulih kembali.
    Sebelumnya konsep ini diberi nama konsep rehabilitasi ekonomi yang diketuai oleh Menteri Pertama Ir Djuanda. Untuk hasil dari konsep tersebut diberi nama Konsep Djuanda. Sebelum terbitnya konsep ini terdapat beberapa kritikan tajam dari PKI sehingga membuat konsep tersebut mati. PKI menganggap konsep Djuanda terdapat kaitannya dengan pelibatan negara Amerika Serikat, Yugoslavia, dan negara revisionis.

5. Proyek Deklarasi Ekonomi (Dekon)
    Pada tgl 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru guna perbaikan ekonomi yaitu Deklarasi Ekonomi (DEKON).
Tujuan utama dibentuk Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN
Kelebihan demokrasi terpimpin, antara lain :
a. Mampu membangun integritas nasional
b. Kembalinya Irian Barat
c.Pelopor Non Blok dan Pemimpin Asia       Afrika
d. Dibentuknya Lembaga-Lembaga Negara
e. Penataan di Berbagai Bidang

Kekurangan demokrasi terpimpin, antara lain :
a. Penataan Kehidupan Konstitusi Tidak berjalan
b. Terjadinya Pertentangan Ideologi
c. Kehidupan Politis Tidak Demokratis
d. Sistem keparlemenan lemah
e. Terjadi pemusatan kekuasaan pada presiden

Nama Anggota Kelompok:
1. Canda Ayu Puspita (04)
2. Inka Desya Riani (12)
3. Melinda Agustin (14)
4. Putri Enggar Damayanti (14)

Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer

Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)
Era 1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.

Latar Belakang
Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.
Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.

Konstituante
Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945.
Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante.

Kabinet-kabinet
Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.
1950-1951 – Kabinet Natsir
1951-1952 – Kabinet Sukiman-Suwirjo
1952-1953 – Kabinet Wilopo
1953-1955 – Kabinet Ali Sastroamidjojo I
1955-1956 – Kabinet Burhanuddin Harahap
1956-1957 – Kabinet Ali Sastroamidjojo II
1957-1959 – Kabinet Djuanda

Kabinet Natsir
Kabinet Natsir adalah kabinet pertama pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 6 September 1950 dan dilantik pada tanggal 7 September 1950. Perdana Menteri kabinet ini adalah Moh. Natsir dari Masyumi. Menteri kabinetnya berasal dari Masyumi ditambah tokoh-tokoh yang mempunyai keahlian istimewa, seperti Sri Sultan Hamengku Buana IX, Prof. Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Assaat, dan Ir Juanda.
Program kerja kabinet Natsir :
1) Mempersiapkan dan menyelengarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante
2) Menyempurnakan susunan pemerintahan dan memebentuk kelengkapan negara
3) Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman
4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
5) Menyempurnakan organisasi angkatan perang
6) Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat
Akan tetapi, belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini karena kebijakan Natsir dalam rangka pembebtukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi.

Kabinet Sukiman
Kabinet Sukiman merupakan kabimet koalisi. Partai-partai yang berkoalisi adalah kedua partai terbesar waktu itu, yaitu Masyumi dan PNI. Dr. Sukiman dari Masyumi terpilih menjadi perdana menteri dan Suwiryo dari PNI sebagai wakilnya. Kabinet Sukiman terbentuk apada tanggal 20 April 1951
Program kerja kabinet Sukiman :
1) Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara
2) Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan
3) Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelengarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
4) Menyiapakan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan uapah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh
5) Menjalankan polotik luar negeri bebas aktif
6) Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secapatnya
Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini adalah karena diserang oleh kelompok sendiri akibat kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu condong ke Barat atau pro-Amerika Serikat.
Pada saat itu, kabinet Sukiman telah menendatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan persetujuan ini ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga bertentangan dengan program kabinet tentang politik luar negeri bebas aktif.

Kabinet Wilopo
Kabinet yang ketiga ini berhasil dibentuk pada 30 Maret 1952. kabinet ini juga merupakan kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Wilopo dari PNI terpilih sebagai perdana menteri
Program kerja kabint Wilopo :
1) Mempersiapkan pemilihan umum
2) Berusaha mengembalikan IrianBarat ke dalam pangkuan RI
3) Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
4) Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
5) Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif
Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan menggangu stabilitas polotik Indonesia. Ketika kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953 dalam usia 14 bulan.

Kabinet Ali Satroamijoyo (Kabinet Ali-Wongsonegoro)
Kabinet keempat berhasil dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 yang dipimpin oleh Ali Satroamijoyo dari PNI dan wakilnya Wongsonegoro dari PIR (Partai Indonesia Raya)
Program kerja Kabinet Ali-Wongsonegoro :
1) Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
2) Melaksanakan pemilihan umum
3) Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
4) Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Kabinet Ali-Wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat anatara TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD.

Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet kelima terbentuk pada tanggal 12 Agustus 1955 yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Masyumi.
Program kerja Kabinet Burhanuddin :
1) Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat
2) Akan dilaksankan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi
3) Perjuangan mengembalikan Irian Barat
Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956.

Kabinet Ali Satroamijoyo II
Kabinet keenam terbentuk pada tanggal 24 Maret 1956 di pimpin oleh Ali Satroamijoyo. Kabinet Ali II merupakan kabinet pertama hasil pemilihan umum.
Program kerja Kabinet Ali II :
1) Menyelesaikan pembatasan hasil KMB
2) Menyelesaikan masalah Irian Barat
3) Pembentukan provinsi Irian Barat
4) Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
Kabinet Ali II ini pun tidak berumur lebih dari satu tahun dan akhirnya digantikan oleh kabinet Juanda.

Kabinet Juanda
Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya. Ir. Juanda diambil sumpahnya sebagai perdana menteri pada tanggal 9 April 1957.
Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya yang meliputi :
1) Membentuk Dewan Nasional
2) Normalisasi keadaan RI
3) Melanjutkan pembatalan KMB
4) Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI
5) Mempercepat pembangunan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin
Isinya ialah:
-Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
-Pembubaran Konstituante
-Pembentukan MPRS dan DPAS

Biografi dan bentuk perjuangan Opu Daeng Risaju.

Opu Daeng Risaju

Opu Daeng Risadju adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kerajaan Luwu. Ia lahir di Palopo, Sulawesi Selatan pada tahun 1880, dan meninggal di Palopo, Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Februari 1964.

Latar Belakang 

Nama kecil Opu Daeng Risaju adalah Famajjah. Ia dilahirkan di Palopo pada tahun 1880, dari hasil perkawinan antara Opu Daeng Mawellu dengan Muhammad Abdullah to Barengseng. Nama Opu menunjukkan gelar kebangsawanan di kerajaan Luwu. Dengan demikian Opu Daeng Risaju merupakan keturunan dekat dari keluarga Kerajaan Luwu.

Walaupun tidak pernah mendapat pendidikan formal seperti sekolah Belanda, Opu sejak kecil sudah banyak belajar tentang ilmu agama dan budaya. Ia memang seorang yang buta huruf latin, namun ia banyak belajar tentang Al-Quran, Fiqh, nahwu, shorof, dan balaghah. Karena beliau hidup di lingkungan bangsawan, beliau juga belajar nilai-nilai moral dan tingkah laku.

Bentuk Perjuangan

Opu Daeng Risaju mendirikan cabang PSII di Palopo. PSII cabang Palopo resmi dibentuk pada tanggal 14 januari 1930 melalui suatu rapat akbar yang bertempat di Pasar Lama Palopo (sekarang Jalan Landau), atas prakarsa Opu Daeng Risaju sendiri yang dikoordinasi oleh orang-orang PSII. Rapat ini dihadiri oleh aparat pemerintah Kerajaan Luwu, pengurus PSII pusat, pemuka masyarakat dan masyarakat umumnya. Hadir pengurus PSII pusat yaitu Kartosuwiryo. Ketika berada di Palopo, Kartosuwiryo menginap di rumah Opu Daeng Risaju. Kedatangan Kartosuwiryo diundang langsung oleh Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju dalam rapat akbar tersebut terpilih sebagai ketua. 

Setelah resmi PSII berdiri di Palopo, Opu Daeng Risaju kemudian menyebarkan sayap perjuangannya. Cara penyebaran yang ia lakukan yaitu melalui familinya yang terdekat kemudian kepada rakyat kebanyakan. Dalam merekrut anggota PSII di mata rakyat kebanyakan dilakukan dengan cara menyebarkan kartu anggota yang bertuliskan lafadz Ashadu Alla Ilaaha Illallah. Dengan menggunakan kartu tersebut aspek ideologi tertanam dalam diri anggota, siapa yang memiliki kartu tersebut (menjadi anggota PSII) berarti dia seorang muslim. Dengan cara seperti ini, perjuangan PSII yang dilakukan oleh Opu Daeng Risaju mendapatkan dukungan yang sangat besar dari rakyat.

 Selain itu, dukungan dari rakyat ini timbul karena status Opu Daeng Risaju sebagai seorang bangsawan yang cukup kharismatis di mata masyarakat. Opu Daeng Risaju ketika berada di Belopa memiliki peran besar terhadap upaya perlawanan terhadap tentara NICA. Dia banyak melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda. Tindakan Opu Daeng Risaju ini membuat NICA berupaya untuk menangkapnya.

Proses Proklamasi Kemerdekaan

A.Proses Terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
          Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom di jatuhkan di atas kota Hiroshima jepang oleh Amerika serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara jepang di seluruh dunia.Sehari kemudian Badan penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI),atau “Dokuritsu Junbi Cosakai”,berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)atau di sebut juga “Dokuritsu junbi Inkai” dalam bahasa jepang.Untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia.Pada Tanggal 9 agustus 1945,Bom atom kedua di jatuhkan diatas Nagasaki sehingga menyebabkan jepang menyerah kepada Amerika serikat dan sekutunya.Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasika Kemerdekaanya.
            Soekarno Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke dalat.250 Km disebelah timur laut Saigon,Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi.Mereka dikabarkan bahwa pasukan jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.Sementara itu Indonesia,pada tanggal 10 Agustus 1945,sutan syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa jepang telah menyerah kepada sekutu,Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI,dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah jepang.
            Pada tanggal 12 Agustus 1945,jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat,Vietnam,mengatakan kepada soekarno hatta dan Radjiman bahwa pemerintah jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan Proklamasi Kemerdekaan dapat dilaksanakan beberapa hari tergantung cara kerja PPKI.Meskipun demikian jepang menginginkan kemerdekaa Indonesia pada tanggal 24 agustus 1945.
            Dua hari kemudian saat soekarno,Hatta,dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat.Sutan syahrir mendesak agar soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat jepang,karena jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis,antara yang inti dan pro jepang.Hatta menceritakan kepada syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat.Soekarno belum yakin bahwa jepang telah menyerah,dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar,dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap.Soekarno mengingatkan kepada Hatta bahwa syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia(PPKI).Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan ‘Hadiah’ dari jepang(sic).
Pada tanggal 14 Agustus 1945 jepang menyerah kepada sekutu.Tentara dan angkatan laut jepang masih berkuasa di Indonesia karena jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu.Sutan syahrir,Wikana,Darwis dan Chaerul Saleh mendengar kabar ia melalui radio BBC.Setelah mendengar desas-desus jepang bakal bertekuk lutut,golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.Namun golongan tua tidak inin terburu-buru.Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi.Kosultasi pun dilakukan dalam betuk rapat PPKI.Golongan muda tidak menyetujui rapa itu,mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh jepang.Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri,bukan pemberian Jepang.
Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei)untuk memperoleh informasi dikantornya di koningsplein (Medan Merdeka).Tapi kantor tersebut kosong.
            Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu,Laksamana Muda Maeda,di jalan Medan Merdeka Utara(Rumah Maeda di jl.Imam bonjol 1).Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan Selamat atas keberhasilan mereka di Dalat.Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo.Sepulang dari Maeda Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan PPKI pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya di kantor jl.pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan.Sehari kemudian,gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan.Rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul.Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok.
PERISTIWA RENGASDENGKLOK
            Para pemuda pejuang,termasuk Chaerul saleh,Sukarni dan Wikana terbakar gelora kepahlawanannya setelah berdiskusi dengan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran.Pada dini hari 16 Agustus 1945,merekan bersama Shodanco Singgih,salah seorang anggota PETA,dan pemuda lain,mereka membawa soekarno (bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan),dan Hatta ke Rengasdengklok,yang kemudian terkenal dengan peristiwa Rengasdengklok.Tujuannya agar Ir.Soekarno dan Drs.Moh.Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang.Disini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap melawan Jepang,apapun resikonya.Di Jakarta Golongan muda,Wikana,dan golongan tua yaitu Mr.Ahmad Soebardjo melakukan perundingan.Mr.Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta,maka di utuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok.Mereka menjemput Ir.Soekarno dan Drs.Moh.Hatta kembali ke Jakarta.Mr.Ahmad Soebardji berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasika kemerdekaan.Setelah tiba di Jakarta,mereka pulang ke rumah masing-masing.Mengingat bahwa hotel Des Indes(sekarang kompleks pertokoan di harmoni)tidak dapat di gunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam,maka tawaran Laksana muda Maeda untuk menggunakan rumahnya (sekarang gedung museum perumusan teks proklamasi)sebagai tempat rapat PPKI di terima oleh para tokoh Indonesia.
Pertemuan Soekarno/Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksana Muda Maeda
            Malam harinya,soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta.Mayor Jendral Moichiro Yamamoto,kepala Staf tentara ke XVI (Angkatan darat) yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda tidak mau menerima Soekarno Hatta yang di antar oleh Tadashi Maeda dan memerintahkan agar mayor jendral Otoshi Nishimura,kepala departemen urusan umum pemerintahan militer Jepang,untuk menerima kedatangan rombongan tersebut.Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah di terima perintah dari Tokyo bahwa jepang harus mejaga status quo,tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah di janjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat,Vietnam.Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat Bushido,ingkar janji agar di kasihani oleh sekutu.Akhirnya Soekarno-Hatta meminta agar Nishimura jangan menghalangi kerja PPKI,mungkin dengan cara pura-pura tidak tau.Melihat perdebatan yang panas itu Maeda diam-diam meninggalkan ruangan karena di peringatkan oleh Nishimura agar Maeda mematuhi perintah Tokyo dan dia mematuhi sebagai perwira penghubung Angkatan laut (kaigun)di daerah angkatan darat(Rikugun) dia tidak punya wewnang memutuskan.
            Setelah dari rumah Nishimura,Soekarno-Hatta menuju rumah laksamana Muda Maeda di iringi oleh Myoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks proklamasi.Setelah menyapa soekarno-Hatta yang ditinggalkan berdebat dengan Nishimura,Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya.Penysunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno,M.Hatta,Ahmad Soebardjo dan di saksikan oleh Soekarni,B.M.Diah,Sudiro (Mbah) dan sayuti Melik.Myoshi yang setengah mabuk duduk di kursi belakang mendengarkan penyusunan teks tersebut tetapi kemudian ada kalimat Shigetada Nishijima seolah-olah ia ikut mencampuri penyusunan teks proklamasi dan meyarankan agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan Administratif.Tentang hal ini Bung Karno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti “Transfer of Power”.Bung Hatta,Sobardjo,B.M Diah,sukarni,Sudiro dan Sayuti melik tidak ada yang membenarkan klaim Nishijima tetapi di beberapa kalangan klaim Nishijima masih di dengungkan.
Setelah konsep selesai di sepakati,Sayuti menyalin dan mengetik naskah tersebut dengan menggunakan mesin ketik yang di ambil dari kantor perwakilan AL jeman,milik mayor (laut) Dr.Hermanan Kendeler.Pada awalnya pembacaan proklamasi akan di lakukan di lapangan Ikada,namun berhubung alas an keamanan di pindahkan ke kediaman soekarno,Jalam Pengangsaan Timur 56.
Detik-detik pembacaan proklamasi Naskah Proklamasi
            Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02:00-04:00 dini hari.Teks proklamasi di tulis di ruang makan di Laksamana Tadashi Maeda.Para penyusun teks proklamasi itu dalah ir.Soekarno,Drs.Moh.Hatta dan Mr.Ahmad Soebardjo.Konsep teks proklamasi di tulis oleh Ir.Soekarno sendiri.Di ruang depan,hadir B.m. Diah,Sayuti melik,Sukarni dan Sudiro.Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir.Soekarno dan Drs.Moh.Hatta atas nama bangsa Indonesia.Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu di ketik oleh Sayuti Melik,pagi harinya 17 Agustus 1945,di kediaman soekarno,Jl Pengangsaan timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo,Wilopo,Gafar pringgodigdo,Tabrani dan Trimurti.Acara di mulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan di sambung pidati singkat tanpa teks.Kemudian bendera merah-putih yang telah di jahit oleh Ibu Fatmawati,di Kibarkan,di susul dengan sambuta Soewirjo,wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi,pimpinan barisan pelopor.
            Pada awalnya Trimurti di minta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alas an pergerakan bendera sebaiknya di lakukan oleh seorang prajutit.Oleh sebab itu di tunjuklah latief Hendraningrat,seorang prajurit PETA,di bantu oleh Soehod untuk tugas tersebut.Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah-Putih(Sang saka Bendera Merah Putih)yang di jahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya.Setelah bendera berkibar,hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya.Setelah upacara selesai berlangsung,kurang lebig 100 anggota Barisan pelopor yang di pimpin oleh S.Brata  dating terburu-buru karena mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pengangsaan.Mereka menuntut soekarno mengulang pembacaan proklamasi,namun di tolak.Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka.
            Pada tanggal 18 Agustus 1945,Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan,menegaskan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD)sebagai dasar Negara Republik Indonesia,yang selanjutnya di kenal dengan UUD 45.Dengan demikian terbentuklah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang di lakuka sepenuhnya Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan di bentuk kemudian.Setelah itu Soekarno dan Hatta terpilih atas usul dari Oto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan Wakil presiden Republik Indonesia Yang pertama.Kemudian di bentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)Sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat di laksanakan.Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada tanggal 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi yaitu:Sumatera,Kalimantan (tidak termasuk wilayah sabah,Sarawak,dan Brunei),Jawa Barat,Jawa Tengah,Jawa Timur,Sulawesi,Maluku (Termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.
PERANG KEMERDEKAAN
            Dari 1945 hingga 1949,persatuan Australia yabg bersimpati dengan usaha kemerdekaan,melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistic maupun suplai yang di perlukan untuk membentuk kembali kekuasaan colonial.
Usaha Belanda untuk kembali berkuasa di hadapi perlawanan yang kuat,setelah kembali ke Jawa,pasukan Belanda segera merebut kembali Ibu kota colonial Batavia,akibatnya para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai Ibu kota mereka.Pada tanggal 27 desember 1949.Setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi,Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah federal Indonesia.Pada tahun 1950,Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB.
Demokrasi Parlementer
            Tidak lama setelah itu,Indonesia mengadopsi Undang-Undang baru yang terdiri dari system parlemen di mana dewan eksekutifnya di pilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen atau MPR.MPR terbagi kepada partai-parrtai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun 1955,sehingga koalisi pemerintah yang stabil susah di capai.
            Peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit.Soekarno lebih memilih Negara sekuler berdasarkan pancasila sementara beberapa kelompok muslim lebih menginginkan Negara Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepada Hukum Islam.Demokrasi Parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislative lebih tinggi dari pada badan eksekutif.Kepala pemerintahan di pimpin oleh seorang perdana Menteri.Perdana menteri dan mentri-mentri dalam cabinet di angkat dan di berhentikan oleh parlemen.Dalam demokrasi Parlementer Presiden menjabat sebagi kepala Negara.
Demokrasi Terpimpin
            Pemberontakan yang gagal di Sumatera,Sulawesi,Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang di mulai sejak 198,di tambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru,melemah system parlemen pancasila.Akibatnya pada tahun 1959 ketika presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara,yang memberikan kekuatan presidensil yang besar,dia tidak menemui banyak hambatan.
Dari 1959 hingga 1965,presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label “Demokrasi Terpimpin”.Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok,kebijakan yang di dukung para pemimpin penting Negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun blok Uni Soviet.Para pemimpin tersebut berkumpul di Bandung,Jawa Barat pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi  yang kelak menjadi Gerakan Non-blok.
            Pada akhir 1950 an dan awal 1960-an,Soekarno bergerak lebih dekat kepada Negara-negara komunis Asia dan kepada partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam negeri.Meski PKI merupakan partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan China,dukungan massanya tak pernah menunjukka penurutan ideologis kepada partai komunis seperti di Negara-negara lainnya.
Nasib Irian Barat
            Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat pulau Nugini (Papua),dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan sendiri dan pendeklarasia kemerdekaan pada 1 Desember 1961.
Negosiaisi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal,dan pasukan penerjung paying Indonesia mendarat di Irian Barat pada tanggal 18 Desember sebelum kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dengan Belanda pada 1961-1962.Pada 1962 Amerika serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan rahasia dengan Indonesia yang menghasilkan perjanjian New York pada Agustus 1962.Dan Indonesia mengambil alih kekuasaan Irian Jaya pada 1 Mei 1963.
Gerakan 30 September
            Hingga 1965,PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang di bentuk soekarno untuk memperkuat dukungan untuk rezimnya dan,dengan persetujuan dari soekarno,memulai kampanye untuk membentuk “Angkatan kelima” dengan mempersenjatai pendukungnya.Para petinggi militer menentang hal ini.
Era  Orde Baru
            Setelah Soeharto menjadi presiden,salah satu pertama yang di lakukannya adalah menfaftarkan Indonesia masuk PBB lagi.Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerja sama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”.Dan menjadi anggota PBB lagi pada tanggal 28 September 1966,tepat 16 tahun setelah Indonesia di terima pertama kalinya.
Pada 1968,MPR secara resmi melantik soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden dan dia kembali di lantik secara berturut-turut pada tahun 1973,1978,1983,1988,1993 dan 1998.
            Presiden Soeharto memulai Orde baru dalam dunia polotik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negri dan dalam negri dari jalan yang di tempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administrative yang di dominasi militer namun dengan nasihat ahli ekonomi didikan Barat.Selama masa pemerintahannya,kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia.Contohnya,Jumlah orang yang kelaparan di kurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.
Irian Jaya
            Setelah menolak supervise dari  PBB,pemerintah Indonesia melaksanakan “Act of free Choice”(aksi pilihan Bebas)di Irian Jaya pada tahun 1969 di mana 1025 wakil kepala-kepala daerah Irian di pilih dan kemudian di berikan latihan dalam bahasa Indonesia.Mereka secara Konsensus akhirnya memilih bergabung dengan Indonesia.
Timor-Timur
            Dari 1596 hingga 1975,Timor-timur adalah sebuah Negara jajahan Portugis di pulau Timur yang di kenal sebagai Timur portugis dan di pisahkan dari pesisir utara Australia oleh Laut Timor.Akibat kejadian politis di Portugal,pejabat Portugal secara mendadak mundur dari Timor-Timur pada tahun 1975.Dalam pemilu local 1975,fretilin sebuah partai yang di pimpin oleh orang-orang  yang membawa paham marxisme,dan UDT,menjadi partai-partai terbesar setelah sebelumya membentuk aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan dari Portugal.
            Pada 7 Desember 1975,pasukan Indonesia masuk ke Timor-timur dalam sebuah operasi militer yang di sebut Operasi Seroja.Indonesia yang mempunyai dukungan material dan diplomatic dari Amerika dan Australia,berharap dengan memiliki Timor-timur mereka akan memperoleh tambahan cadangan minyak dan gas alam,serta lokasi yang strategis.Pada masa awal pihak militer Indonesia (ABRI) membunuh hampir 200.000 warga Timor-timur melalui pembunuhan,pemaksaan kelaparan dan lain-lain.Banyak pelanggaran HAM yang terjadi saat Timor-timur berada dalam wilayah Indonesia.
            Pada 30 Agustus 1999,rakyat Timor-timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dalam sebuah pemungutan suara yang di lakukan PBB,sekitar 99% penduduk yang berhak memilih turut serta;3/4 nya memilih untuk medeka,segera setelah hasilnya di umumkan ,di kabarkan bahwa pihak Indonesia melanjutkan pengrusakan di Timor-timur,seperti merusak infrastruktur di daerah tersebut.Pada Oktober 1999,MPR membatalkan dekrit 1976 yang mengintegrasikan Timor-timur kewilayah Indonesia,dan Otorita Transisi PBB (UNTAET)mengambil alih tanggung jawab untuk memrintah Timor-timur segingga kemerdekaan penuh di capai pada Mei 2002 Sebagai Negara Timor Leste.
Krisis Ekonomi
            Pada pertengahan 1997,Indonesia di serang krisis keuangan dan ekonomi Asia,di sertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan Komoditas ekspor lainnya semakin jatuh.Rupiah jatuh Inflasi meningkat tajam,dan perpindahan modal di percepat.Para demonstran yang awalnya di pimpim oleh mahasiswa,meminta pengunduran diri Soeharto.Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas,serta ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR,Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998,tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ke tujuh.Soeharto kemudian memilih sang wakil presiden B.J.Habibie,untuk menjadi presiden ke tiga Indonesia.
ERA REFORMASI
Pemerintahan Habibie:
            Presiden Habibie segera membentuk cabinet,salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan Komunitas Negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi.Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi control pada kebebasan berpendapat dan kegiatan berorganisasi.
Pemerintahan Wahid:
            Pemilu untuk MPR,DPR,dan DPRD di adakan pada 7 junu 1999.PDI Perjuangan pimpinan putri soekarno,Megawati soekarno Putri keluar menjadi pemenang pemilu parlemen dengan mendapatkan 34% dari seluruh suara.Pada Oktober 1999,MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden untuk masa bakti 5 tahun.Wahid membentuk cabinet pertamanya,Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000.
Pemerintahan presiden Wahid meneruskan proses Demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang.Disamping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut,pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama,terutama di Aceh,Maluku,dan Papua.Di Timur Barat,masalah yang ditimbulkan rakyat Timor-timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang di lakukan para militant Timor-timur pro Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan social yang besar.MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Wahid,menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.
Pemerintahan Megawati:
            Pada siding Umum MPR pertama pada Agustus 2000,presiden wahid memberikan laporan pertanggung  jawabannya.Pada 29 januari 2001,ribuan Demonstran menyerbu MPR dan meminta presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi.Dibawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi dalam pemerintahannya,dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan Negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati.Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian,cabinet pada masa pemerintahan Megawati di sebut dengan cabinet gotong royong.
Pemerintahan Yudhoyono:
            Pada 2004,pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan dan Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai presiden baru Indonesia.Pemerintah baru ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar,seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatera.
Pada 17 juli 2005,sebuah kesepakatan bersejarah berhasil di capai antara pemerintah Indonesia dengan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik kesepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh.

Contoh Soal dan Jawaban BAB 2 dan 3

1. Siapakah yang mengetik naskah proklamasi?
   a.Sayuti Melik          d.Fatmawati
   b.Sukarni e.Ibu Sud
   c.ahmad Subarjo
 2.Kemanakah tujuan rombongan Soekarno sebelum ke kediaman Laksamana Maeda?
   a.Daichi d.Naaboyuki
   b.Kiensen                 e.Nishimura
   c.Tadashi
 3.Ketika Soekarno diculik,ia dibawa kemana?
   a.Rengasdegklok d.Ringasdenglok
   b.Rengasdengklok e.Beringasdelok
   c.Rengasdelok
4.Nama lain dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah...
   a.Dokuritsu Kyubi Inkai d.Dokuritsu Hubi Inkai
   b.Dokuritsu Jubi Inkai     e.Dokuritsu Yonbi Inkai
   c.Dokuritsu Junbi Inkai
5.Pada 6 Agustus 1945 kota yang dibom atom oleh sekutu adalah...
   a.Hiroshima d.Konoha
   b.Nagasaki             e.Hokaido
   c.Tokyo
6Anggota Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI) berasal dari daerah berikut,kecuali...
   a.Jawa d.Kalimantan
   b.Sumatera e.Papua
   c.Sulawesi
7.Siapa yang memimpin pelaksanaan rencana penculikan Soekarno Hatta?
   a.Shodanco Singgih d.Chaerul Indras
   b.Yusuf Kunto             e.Danang Suto
   c.Chaerul Saleh
8.Dimana tempat awal sebelum berpindah untuk pelaksanaan pembacaa teks proklamasi?
  a.Kediaman Soekarno d.Lapangan Monumen Nasional
  b.Jl.Pegangsaan Timur No.56 e.Keiaman Laksamana Maeda
  c.Lapangan Ikada
9.Dirumah siapakah Soekarno ditempatkaan saat di Rengasdengklok?
  a.Kie Joun Yun d.Kie Song
  b.Banjiro e.Toshihiro Hamada
  c.Masaki
10.Apa penyebab pecahnya pertempuran 10 November 1945 di Surab?
   a.Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di hotel Yamato
   b.Terbunuhnya pemimpin pasukan Sekutu Brigjen Mallaby
   c.Agresi Militer Belanda I
   d.Agresi Militer Belanda ll
   e.Pasukan Indonesia menyusup ke pertahanan Belanda
11.Siapakah yang memimpin TKR (Tentara Keamanan Rakyat)?
    a.Urip Sumoharjo     d.Latif Hendradiningrat
    b.Ahmad Yani e.Supriyadi
    c.Moh Yamin
12.Dimanakah Organisasi API (Angkatan Pemuda Indonesia) yang dipimpin pangeran Emir Mohammad Noor,didirikan?
   a.Kalimatan Barat d.Sumatera Utara
   b.Sulawesi Selatan  e.Lampung
   c.Bengkulu
13.Dibawah ini partai yang terbentuk pada era proklamasi,kecuali?
   a.Partai Rakyat Jelata d.Partai Indonesia
   b.Parkindo e.Masyumi
   c.Partai Sosial Indonesia
14.Kapan Sri Sultan Hameng Kubuwono IX menyatakan bahwa negara Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi bagian dari Republik Indonesia?
   a.5 September 1945 d.10 November 1945
   b.28 Oktober 1945 e.22 Agustus 1945
   c.7 September 1945
15.Siapakah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur pada awal kemerdekaan?
   a.Sutarjo Kartohadikusumo d.Mr.Teuku Mohammad Hassan
   b.Mr.J.Latuharhary e.Ir.Pangeran Mohammad Noor
   c.R.M.Soerjo
16.Bagaimana Jepang mempertahankan status Indonesia sebagai status quo?
   a.Jepang mengibarkan bendera Hinomaru
   b.Jepang mengadakan pejanjian terhadap pemimpin Indonesia
   c.Sisa tentara jepang melakukan bentrok dengan rakyat Indonesia
   d.Sisa tentara Jepang masuk sebagai TNI Indonesia
   e.Jepang kembali ke negarannya
17.Apa yang membuat perekonomian Indonesia sangat memprihatikan pasca Proklamasi?
   a.Beredarnya mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali sehigga nilai tukarnya rendah
   b.Jepang membajak semua pasokan makanan
   c.Perdagangan Indonesia di monopoli Jepang
   d.SDA Indonesia menurun
   e.Keja RODI menyengsarakan rakyat pribumi
18.Siapa Mentri Pendidikan dan Pengajaan pertama di Indonesia?
   a.Mohammad Yamin
   b.Ir.Soekarno
   c.Ki Hajar Dewantara
   d.RA.Kartini
   e.Jendral Ahmad Yani
19.Apa yang dimaksud Vacum Of Power?
   a.Kekosongan Harta
   b.Kekosongan Pemerintahan
   c.Kehabisan Harta
   d.Kekosongan Kekusaan
   e.Kelebihan Harta
20.Dibawah ini adalah tugas-tugas tentara AFNEI,kecuali...
   a.Menerima peyerahan kekuasaan tentara jepang tanpa syarat
   b.Membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu
   c.Mengumpulkan tentara Jepang untuk dimanfaatkan sebagai tentara kelinci percobaan
   d.Melucut dan mengumpulkan orang-orang jepang untuk dipulangkan ke negara asalnya
   e.Mengumpulkan keterangnan tentang penjahat perang untuk kemudian di adili sesuai hukum yang  berlaku
21.Dalam pertempuran di semarang,jepang membagi kekuatan perang menjadi 3 kekuatan, kekuatan diporos tengah meliputi daerah...
    a.Markas AMRI dihotel DU Pavilion
    b.Markas KEMPETAI di karangasem
    c.Sekolah tekhnik
    d.Markas TKR di Tengaran
    e.Sekolah Menengah Kejuruan di Tengaran
22.Gedung cokankantai di Yogyakarta sekarang dikenal dengan nama...
    a.Gedung Putih
    b.Gedung Merah
    c.Gedung GPD
    d.Gedung Nasional/Agung
    e.Keraton Yogyakarta
23.Dibawah ini adalah hasil kesepakatan pemerintah RI dengan Jendral Mallaby,kecuali...
   a.Inggris berjanji bahwa diantara mereka tidak ada tentara perang Belanda
   b.Disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman
   c.Akan segera dibentuk “kontak biro” agar kerjasama dapat terlaksana sebaik-baiknya
   d.Inggris hanya akan melucuti senjata jepang saja
   e.Inggris akan menyabotase tentara jepang dan belanda
24.Kapan pecahnya pertempuran di ambarawa?
   a.20 November 1945 d.9 November 1945
   b.21 November 1945 e.11 November 1945
   c.10 November 1945
25.Perjanjian yang melibatkan Indonesia ,Belanda ,dan Inggris sebagai penegak yakni perjanjian...
   a.Roem Royen
   b.Linggar Jati
   c.Hooge vialue
   d.Bongaya
   e.Renville
26.Dibawah ini adalah tugas-tugas UNCI,kecuali...
   a.Memberi rekomendasi kepada DK PBB dan pihak-pihak yang bersengketa (Indonesia dan Belanda)
   b.Membantu mereka yang bersengketauntuk mengambil keputusan dan melaksanakan resolusi  DK  PBB
   c.Membantu memulihkan kekuasaan pemerintahRI dengan segera
  d.Mengawasi pemilihan umum ,bila diwilayah Indonesia diadakan pemilihan
  e.Melatih tentara pribumi untuk berjaga-jaga terhadap agresi Militer Belanda
27.Komis PBB untuk pengganti KTN,yakni komisi...
  a.UNCI d.KTA
  b.GTX       e.PDRI
  c.NICA
28. a).Persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis Demarkasi Van Mook (10 pasal)
      b).Dasar-dasar politik Renville,yang berisi tentang kesedihan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikianya dengan cara damai(12 pasal)
      c).Enam pasal tambahan dari KTN yang berisi,antara lain tentang kedaulatan Indonesia berada ditangan belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan (6 pasal)
Pernyataan diatas merupakan isi dari perjanjian:
   a.Roem Royen d.Bongaya
   b.Linggar Jati e.Renville
   c.Hooge Valuwe
29.Komisi Tiga Negara (KTN) beranggotakan...
   a.Amerika, Inggris, Belanda
   b.Belgia, Australia, Inggris
   c.Belanda, Amerika, Inggris
   d.Amerika, Australia, Belgia
   e.Belgia, Belanda, Maroko
30.Tokoh wakil dari Belanda dalam Perjanjian Linggarjati yang bernama...
   a.Jendral Mallaby
   b.Van Mook
   c.Laksamana Muda Maeda
   d.Van Der Plass
   e.Ir.Soekarno

Urutan-urutan Peristiwa Perjalanan Bangsa Indonesia setelah Pejanjian Linggarjati Sampai Kembalinya NKRI dari RIS

URUTAN PERISTIWA SETELAH PERJANJIAN LINGGARJATI SAMPAI KEMBALINYA NKRI DARI RIS
  1. Perjanjian Linggarjati     
 Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatandari pemerintah Belanda dengan jalan diplomatik. Perjanjian itu melibatkan pihak Indonesia dan Belanda, serta Inggris sebagai penengah.
Tokoh-tokoh dalam perundingan itu adalah Letnan Jenderal Sir Philip Christison dari Inggris, seorang diplomat senior serta mantan duta besar Inggris di Uni Soviet, yang kemudian diangkat sebagai duta istimewa Inggris untuk Indonesia. Wakil dari Belanda adalah Dr. H.J. Van Mook. Indonesia diwakili Perdana Menteri Republik Indonesia Sutan Sjahrir.
  2. Agresi Military Belanda I
Di tengah-tengah upaya mencari kesepakatan dalam pelaksanaan isi Persetujuan Linggarjati, ternyata Belanda terus melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan isi Persetujuan Linggarjati. Di samping mensponsori pembentukan pemerintahan boneka, Belanda juga terus memasukkan kekuatan tentaranya. Belanda pada tanggal 27 Mei 1947 mengirim nota ultimatum yang isinya antara lain sebagai berikut.
    a. Pembentukan Pemerintahan Federal Sementara (Pemerintahan Darurat)
        secara bersama.
    b. Pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri.
    c. Dewan Urusan Luar Negeri, bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, dan devisa.
    d. Pembentukan Pasukan Keamanan dan Ketertiban Bersama (gendarmerie), Pembentukan Pasukan Gabungan ini termasuk juga di wilayah RI.
Tanggal 3 Agustus 1947 Belanda menerima resolusi DK (Dewan Keamanan) PBB dan memerintahkan kepada Van Mook untuk menghentikan tembak-menembak. Pelaksanaannya dimulai pada malam hari tanggal 4 Agustus 1947. Tanggal 14 Agustus 1947, dibuka sidang DK PBB. Dari Indonesia hadir, antara lain Sutan Syahrir. Dalam pidatonya, Syahrir menegaskan bahwa untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran, perlu dibentuk Komisi Pengawas.Pada tanggal 25 Agustus 1947, DK PBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan suatu Commitee of Good Offies (Komisi Jasa-jasa Baik) atau yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN). Belanda menunjuk Belgia sebagai anggota, sedangkan Indonesia memilih Australia. Kemudian Belanda dan Indonesia memilih negara pihak ketiga, yakni Amerika. Komisi resmi terbentuk tanggal 18 September 1947. Australia dipimpin oleh Richard Kirby, Belgia dipimpin oleh Paul Van Zeelland dan Amerika Serikat dipimpin oleh Dr. Frank Graham.
Ternyata Belanda masih terus berulah, sebelum Komisi Tiga Negara dating di Indonesia. Kemudian tanggal 29 Agustus 1947, secara sepihak Van Mook memproklamasikan garis demarkasi Van Mook, menjadi garis batas antara daerah pendudukan Belanda dan wilayah RI pada saat gencatan senjata dilaksanakan. Garis-garis itu pada umumnya menghubungkan titik terdepan posisi Belanda. Menurut garis Van Mook, wilayah RI lebih sedikit dari sepertiga wilayah Jawa, yakni wilayah Jawa Tengah bagian timur, dikurangi pelabuhan-pelabuhan dan perairan laut.
 3. Komisi Tiga Negara sebagai mediator yang berharga
Masalah Indonesia-Belanda telah dibawa dalam sidang-sidang PBB. Hal ini menunjukkan bahwa masalah Indonesia telah menjadi perhatian bangsabangsa dunia. Kekuatan Indonesia di forum internasionalpun semakin kuat dengan kecakapan para diplomator Indonesia yang meyakinkan negara-negara lain bahwa kedaulatan Indonesia sudah sepantasnya dimiliki bangsa Indonesia. Tentu saja bahwa kepercayaan bukan disebabkan oleh para diplomator saja. Perjuangan rakyat Indonesia adalah bukti bahwa kemerdekaan merupakan kehendak seluruh rakyat Indonesia. PBB sebagai organisasi internasional berperan aktif menyelesaikan konflk antara RI dengan Belanda. Berikut ini beberapa peran PBB dalam penyelesaian konflik Indonesia Belanda.
 4. Perjanjian Renville
Komisi Tiga Negara tiba di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947 dan segera melakukan kontak dengan Indonesia maupun Belanda. Indonesia dan Belanda tidak mau mengadakan pertemuan di wilayah yang dikuasai oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, Amerika Serikat menawarkan untuk mengadakan pertemuan di geladak Kapal Renville milik Amerika Serikat. Indonesia dan Belanda kemudian menerima tawaran Amerika Serikat.
Perundingan Renville secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville yang sudah berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda.
Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Indonesia menyetujui isi Perundingan Renville yang terdiri dari tiga hal sebagai berikut.
a. Persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mook (10 pasal).
b. Dasar-dasar politik Renville, yang berisi tentang kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara damai (12 pasal)
c. Enam pasal tambahan dari KTN yang berisi, antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan (6 pasal).
Sebagai konsekuensi ditandatanganinya Perjanjian Renville, wilayah RI semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi Van Mook, dimana wilayah Republik Indonesia meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Dampak lainnya adalah Anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah kantong yang dikuasai Belanda, harus ditarik masuk ke wilayah RI,misaInya dari Jawa Barat ada sekitar 35.000 orang tentara Divisi Siliwangi. Divisi Siliwangi tanggal 1 Februari 1948 dihijrahkan menuju wilayah RI di Jawa Tengah dan ada yang ditempatkan di Surakarta. Juga 6.000 anggota TNI dari, Jawa Timur masuk ke wilayah RI.
Isi Perjanjian Renville mendapat tentangan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap Kabinet Amir Syarifuddin dan pada tanggal 23 Januari 1948, Amir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Dengan demikian perjanjian Renville menimbulkan permasalahan baru, yaitu pembentukan pemerintahan peralihan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian Linggarjati.
 5. Agresi Militer II : Tekad Belanda Melenyapkan RI
Untuk menghadapi kekuatan Belanda, maka dibentuk Markas Besar Komando Djawa (MBKD) yang dipimpin oleh A.H. Nasution dan Hidayat. Seperti yang telah diduga sebelumnya, pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Sebelum pasukan Belanda begerak lebih jauh, Van Langen (wakil jenderal Spoor) berbisik kepada Van Beek (komandan lapangan agresi II): “overste tangkap Sukarno, Hatta, dan Sudirman, mereka bertiga masih ada di istana”, demikian perintah pimpinan Belanda terhadap ketiga pimpinan nasional kita. Agresi militer II itu telah menimbulkan bencana militer maupun politik bagi mereka walaupun mereka tampak memperoleh kemenangan dengan mudah. Dengan taktik perang kilat, Belanda melancarkan serangan di semua front RI. Serangan diawali dengan penerjunan pasukan-pasukan payung di Pangkalan Udara Maguwo dan dengan cepat berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibukota, meskipun mereka tahu akan ditawan musuh. Alasannya, agar mereka dengan mudah ditemui oleh TNI, sehingga kegiatan diplomasi dapat berjalan terus. Disamping itu, Belanda tidak mungkin melancarkan serangan secara terusmenerus, karena Presiden dan wakil Presiden sudah ada di tangan musuh.
Sebagai akibat dari keputusan itu, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta beserta sejumlah Menteri, Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Suryadarma dan lainnya juga ikut ditawan tentara Belanda. Namun kelangsungan pemerintahan RI dapat dilanjutkan dengan baik, karena sebelum pihak Belanda sampai di Istana, Presiden Sukarno telah berhasil mengirimkan radiogram yang berisi mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang sedang melakukan kunjungan ke Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Perintah sejenis juga diberikan kepada Mr. A.A. Maramis yang sedang di India. Apabila Syafruddin Prawiranegara ternyata gagal melaksanakan kewajiban pemerintah pusat, maka Maramis diberi wewenang untuk membentuk pernerintah pelarian (Exile Goverment) di luar negeri.
Sementara itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sedang sakit harus dirawat oleh dr. Suwondo selaku dokter pribadinya di rumah di kampong Bintaran. Setelah mendengar Belanda melancarkan serangan, Jenderal Sudirman segera menuju istana Presiden di Gedung Agung. Ketika mengetahui Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa pemimpin lainnya ingin tetap bertahan di ibu kota, maka Jenderal Sudirman, dengan para pengawalnya pergi ke luar kota untuk mengadakan perang gerilya. Para ajudan yang menyertai Jenderal Sudirman, antara lain Suparjo Rustam dan Cokropranolo. Sedangkan pasukan di bawah pimpinan Letkol Soeharto terus berusaha menghambat gerak maju pasukan Belanda. Kemudian beberapa tokoh militer vang mengikuti jejak Jenderal Sudirman, antara lain Kolonel Gatot Subroto, dan Kolonel TB. Simatupang.
Aksi militer Belanda yang kedua ini ternyata menarik perhatian PBB, karena Belanda secara terang-terangan tidak mengikuti lagi Persetujuan Renville di depan Komisi Tiga Negara yang ditugaskan oleh PBB. Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi, agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan dan membebaskan Presiden RI dan para pemimpin politik yang ditawan Belanda. Kegagalan Belanda di medan pertempuran serta tekanan dari AS yang mengancam akan memutuskan bantuan ekonomi dan keuangan, memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan
6. Peranan PDRI sebagai Penjaga Eksistensi RI
Pada saat terjadi agresi militer Belanda II, Presiden Sukarno telah membuat mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang ketika itu berada di Bukittinggi untuk membentuk pemerintah darurat. Sukarno mengirimkan mandat serupa kepada Mr. Maramis dan Dr. Sudarsono yang sedang berada di New Delhi, India apabila pembentukan PDRI di Sumatra mengalami kegagalan. Namun, Syafruddin berhasil mendeklarasi berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia ini dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Desember 1948.
Susunan pemerintahannya antara lain sebagai berikut.
a. Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan.
b. Mr. T.M. Hassan sebagai wakil ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama.
c. Ir. S.M. Rasyid sebagai Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan dan Pemuda.
d. Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman.
e. Ir. Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan.
f. Maryono Danubroto sebagai Sekretaris PDRI.
g. Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar.
h. Kolonel A.H. Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorial Jawa.
i. Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatra.
PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara ternyata berhasil memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan dan menegakkan pemerintah RI.
Peranan PDRI antara lain sebagai berikut. PDRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintah RI dan berperan sebagai pemerintah pusat. PDRI juga berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi, sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Radiogram mengenai masih berdirinya PDRI dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Rimba Raya yang berada di Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 1948. PDRI juga berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas dengan perwakilan RI di India. Dari India informasiinformasi tentang keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara RI dapat disebarluaskan ke berbagai penjuru. Terbukalah mata dunia mengenai keadaan RI yang sesungguhnya.
Konflk antara Indonesia dengan Belanda masih terus berlanjut. Namun semakin terbukanya mata dunia terkait dengan konflk itu, menempatkan posisi Indonesia semakin menguntungkan. Untuk mempercepat penyelesaikan konflk ini maka oleh DK PBB dibentuklah UNCI (United Nations Commission for Indonesia) atau Komisi PBB untuk Indonesia sebagai pengganti KTN. UNCI ini memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding KTN. UNCI berhak mengambil keputusan yang mengikat atas dasar suara mayoritas.
UNCI memiliki tugas dan kekuasaan sebagai berikut.
a. Memberi rekomendasi kepada DK PBB dan pihak-pihak yang bersengketa (Indonesia dan Belanda).
b. Membantu mereka yang bersengketa untuk mengambil keputusan dan melaksanakan resolusi DK PBB.
c. Mengajukan saran kepada DK PBB mengenai cara-cara yang dianggap terbaik untuk mengalihkan kekuasaan di Indonesia berlangsung secara aman dan tenteram. d. Membantu memulihkan kekuasaan pemerintah RI dengan segera.
e. Mengajukan rekomendasi kepada DK PBB mengenai bantuan yang dapat diberikan untuk membantu keadaan ekonomi penduduk di daerah-daerah yang diserahkan kembali kepada RI.
f. Memberikan saran tentang pemakaian tentara Belanda di daerahdaerah yang dianggap perlu demi ketenteraman rakyat.
g. Mengawasi pemilihan umum, bila di wilayah Indonesia diadakan pemilihan.
Ketika Presidan, Wakil presiden dan pembesar-pembesar Republik ditawan Belanda di Bangka, delegasi BFO (Bijzonder Federaal Overleg) mengunjungi mereka dan mengadakan perundingan. UNCI mengumumkan bahwa delegasi-delegasi Republik, Belanda dan BFO telah mecapai persetujuan pendapat mengenai akan diselenggarakannya KMB. UNCI juga berhasil menjadi mediator dalam KMB. Bahkan peranan itu juga tampak sampai penyerahan dan pemulihan kekuasaan Pemerintah RI di Indonesia.
7. Terus memimpin gerilya
Kalau para pemimpin pemerintahan seperti Presiden Sukarno, wakil Presiden Moh. Hatta dan beberapa menteri ditangkap Belanda, Panglima Besar Sudirman yang dalam kondisi sakit paru-paru justru memimpin perang gerilya. Ia dan rombongan melakukan perjalanan dan pergerakan dari Yogyakarta menuju Gunungkidul dengan melewati beberapa kecamatan, menuju Pracimantoro, Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek dan Kediri. Dalam gerakan gerilya dengan satu paru-paru Sudirman kadang harus ditandu atau dipapah oleh pengawal masuk hutan, naik gunung, turun jurang harus memimpin pasukan, memberikan motivasi dan komando kepada TNI dan para pejuang untuk terus mempertahankan tegaknya panji-panji NKRI. Dari Kediri lalu memutar kembali melewati Trenggalek, terus melakukan perjalanan sampai akhirnya di Sobo. Di tempat ini telah dijadikan markas gerilya sampai saat Presiden dan wakil Presiden dengan beberapa menteri kembali ke Yogyakarta.
8. Peranan Serangan Umum 1 Maret 1949 untuk Menunjukkan Eksistensi TNI
Pada saat para pemimpin ditangkap, Panglima TNI Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya. Beliau dan pasukannya segera meninggalkan kota dan mengatur siasat. Pihak Belanda ternyata tidak mau segera menerima resolusi DK PBB, tanggal 28 Januari 1949. Belanda masih mengakui bahwa RI sebenarnya tinggal nama. RI sudah tidak ada, yang ada hanyalah para pengacau. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwana IX lewat radio menangkap berita luar negeri tentang rencana DK PBB yang akan mengadakan sidang lagi pada bulan Maret 1949, untuk membahas perkembangan di Indonesia. Sri Sultan berkirim surat kepada Jenderal Sudirman tentang perlunya tindakan penyerangan terhadap Belanda. Sudirman minta agar Sri Sultan membahasnya dengan komandan TNI setempat, yakni Letkol Soeharto. Segera penyerangan terhadap Belanda di Yogyakarta dijadwalkan tanggal 1 Maret 1949 dini hari.
Tanggal 1 Maret 1949 dini hari sekitar pukul 06.00 sewaktu sirine berbunyi sebagai tanda berakhirnya jam malam, serangan umum dilancarkan dari segala penjuru. Letkol Soeharto langsung memegang komando menyerang ke pusat kota. Serangan umum ini ternyata sukses. Selama enam jam (dari jam 06.00 - jam 12 siang) Yogyakarta dapat diduduki oleh TNI. Baru setelah Belanda mendatangkan bala bantuan dari Gombong dan Magelang, dapat memukul mundur para pejuang kita.
Keberhasilan serangan umum ini, kemudian disebarluaskan melalui RRI gerilya yang ada di Gunung Kidul.
9. Belanda semakin terjepit dalam Persetujuan Roem Royen
Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dilancarkan oleh para pejuang Indonesia, telah membuka mata dunia bahwa propaganda Belanda itu tidak benar. RI dan TNI masih tetap ada. Namun Belanda tetap membandel dan tidak mau melaksanakan resolusi DK PBB 28 Januari. Perundingan pun menjadi macet. Melihat kenyataan itu, Amerika Serikat bersikap tegas dan terus mendesak agar Belanda mau melaksanakan resolusi tanggal 28 Januari. Amerika Serikat berhasil mendesak Belanda, untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia.
Ketika terlihat titik terang bahwa RI dan Belanda bersedia maju ke meja perundingan, maka atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia pada tanggal 14 April 1949 diselenggarakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran, anggota Komisi dari AS. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh. Roem dan delegasi Belanda dipimpin oleh H.J. Van Royen. Dalam perundingan itu, RI tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka perundingan-perundingan selanjutnya. Sebaliknya pihak Belanda menuntut agar lebih dulu dicapai persetujuan tentang perintah penghentian perang gerilya oleh pihak RI. Merle Cochran, wakil dari AS di UNCI mendesak agar Indonesia mau melanjutkan perundingan. Waktu itu Amerika Serikat menekan Indonesia, kalau Indonesia menolak, Amerika tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk apa pun. Perundingan segera dilanjutkan pada tanggal 1 Mei 1949. Kemudian pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai Persetujuan Roem-Royen. Isi Persetujuan Roem-Royen antara lain sebagai berikut.
a. Pihak Indonesia bersedia mengeluarkan perintah kepada pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. RI juga akan ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, guna mempercepat penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat (NIS), tanpa syarat.
b. Pihak Belanda menyetujui kembalinya RI ke Yogyakarta dan menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Belanda juga berjanji tidak akan mendirikan dan mengakui negara-negara yang ada di wilayah kekuasaan RI sebelum Desember 1948, serta menyetujui RI sebagai bagian dari NIS.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera memerintahkan Sri Sultan Hamengkubowono IX untuk mengambil alih pemerintahan Yogyakarta dari pihak Belanda. Pihak tentara dengan penuh kecurigaan menyambut hasil persetujuan itu, namun Panglima Jenderal Sudirman memperingatkan seluruh komando kesatuan agar tidak memikirkan masalah-masalah perundingan.
Setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan sidang Kabinet RI yang pertama. Pada kesempatan itu, Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada wakil presiden Moh. Hatta. Dalam sidang kabinet juga diputuskan untuk mengangkat Sri Sultan Hamengkobuwono IX menjadi Menteri Pertahanan merangkap Ketua Koordinator Keamanan.
10. Peristiwa Yogya Kembali
Sebagai pelaksanaan dari kesepakatan itu, maka pada tanggal 29 Juni 1949, pasukan Belanda ditarik mundur ke luar Yogyakarta. Setelah itu TNI masuk ke Yogyakarta. Peristiwa keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI ke Yogyakarta dikenal dengan Peristiwa Yogya Kembali. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Sejak awal 1949, ada tiga kelompok pimpinan RI yang ditunggu untuk kembali ke Yogyakarta. kelompok pertama adalah Kelompok Bangka. Kedua adalah kelompok PDRI dibawah pimpinan Mr. Syafruddin Prawiranegara. Kelompok ketiga adalah angkatan perang dibawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sultan Hamangkubuwono IX bertindak sebagai wakil Republik Indonesia, karena Keraton Yogyakarta bebas dari intervensi Belanda, maka mempermudah untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan kembalinya Yogya ke Republik Indonesia. Kelompok Bangka yang terdiri dari Sukarno, Hatta, dan rombongan kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949, kecuali Mr. Roem yang harus menyelesaikan urusannya sebagai ketua delegasi di UNCI, masih tetap tinggal di Jakarta.
Rombongan PDRI mendarat di Maguwo pada 10 Juli 1949. Mereka disambut oleh Sultan Hamangkubuwono IX, Moh. Hatta, Mr.Roem, Ki Hajar Dewantara, Mr. Tadjuddin serta pembesar RI lainnya. Pada tanggal itu pula rombongan Panglima Besar Jenderal Sudirman memasuki Desa Wonosari. Rombongan Jenderal Sudirman disambut kedatangannya oleh Sultan Hamengkubuwono IX dibawah pimpinan Letkol Soeharto, Panglima Yogya, dan dua orang wartawan, yaitu Rosihan Anwar dari Pedoman dan Frans Sumardjo dari Ipphos. Saat menerima rombongan penjemput itu Panglima Besar Jenderal Sudirman berada di rumah lurah Wonosari. Saat itu beliau sedang mengenakan pakaian gerilya dengan ikat kepala hitam. Pada esok harinya rombongan Pangeran Besar Jenderal Sudirman dibawa kembali ke Yogyakarta. Saat itu beliau sedang menderita sakit dengan ditandu dan diiringi oleh utusan dan pasukan beliau dibawa kembali ke Yogyakarta. Dalam kondisi letih dan sakit beliau mengikuti upacara penyambutan resmi dengan mengenakan baju khasnya yaitu pakaian gerilya.
 11. Konferensi Inter Indonesia untuk Kebersamaan Bangsa
Pada bulan Juli dan Agustus 1949 diadakan konferensi Inter-Indonesia. Dalam konferensi itu diperlihatkan bahwa politik devide et impera Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar wilayah RI mengalami kegagalan. Hasil Konferensi Inter-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta antara lain:
1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme.
2. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden.
3. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan, baik dari RI maupun Belanda.
4. Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional, dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang.
5. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri.
Dalam konferensi selanjutnya juga diputuskan untuk membenluk Panitia Persiapan Nasional yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil RI dan BFO. Tugasnya menyelenggarakan persiapan dan menciptakan suasana tertib sebelum dan sesudah KMB. BFO juga mendukung tuntutan RI tentang penyerahan kedaulatan tanpa syarat, tanpa ikatan politik maupun ekonomi. Pihak RI juga menyepakati bahwa Konstitusi RIS akan dirancang pada saal KMB di Den Haag.
12. KMB dan Pengakuan Kedaulatan
KMB dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarseveen dan dari UNCI sebagai mediator adalah Chritchley. Tujuan diadakan KMB adalah untuk :
1. menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda
2. untuk mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara penyerahan yang penuh dan tanpa syarat kepada Negara Indonesia Serikat, sesuai dengan ketentuan Persetuiuan Renville. Beberapa masalah yang sulit dipecahkan dalam KMB terutama sebagai berikut.
a. Soal Uni Indonesia-Belanda. Pihak Indonesia menghendaki agar sifatnya hanya kerja sama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen. Sedangkan Belanda menghendaki kerja yang lebih luas dengan organisasi permanen (mengikat).
b. Soal utang. Pihak Indonesia hanya mengakui utang-utang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sementara Belanda menghendaki agar Indonesia mengambil alih semua utang Hindia Belanda sampai penyerahan kedaulatan, termasuk biaya perang kolonial melawan TNI.
Setelah melalui pembahasan dan perdebatan, tanggal 2 November 1949 KMB dapat diakhiri. Hasil-hasil keputusan dalam KNIB antara lain sebagal berikut.
a. Belanda mengakui keberadaan negara RIS (Republik Indonesia Serikat) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. RIS terdiri dari RI dan 15 negara bagian/daerah yang pernah dibentuk Belanda.
b. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian, setelah pengakuan kedaulatan.
c. Corak pemerintahan RIS akan diatur dengan konstitusi yang dibuat oleh para delegasi RI dan BFO selama KMB berlangsung
d. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar , berdasarkan kerja sama secara sukarela dan sederajat. Uni Indonesia Belanda ini disepakati oleh Ratu Belanda.
e. RIS harus membayar utang-utang Hindia Belanda sampai waktu pengakuan kedaulatan.
f. RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.
13. Pembentukan Republik Indonesia Serikat
Isi KMB diterima oleh KNIP melalui sidangnya pada tanggal 6 Desember 1949. Tanggal 14 Desember 1949 diadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh wakil-wakil Pemerintah RI, pemerintah negara-negara bagian, dan daerah untuk membahas Konstitusi RIS. Pertemuan ini menyetujui naskah Undang-Undang Dasar yang akan menjadi Konstitusi RIS.
Negara RIS berbentuk federasi meliputi seluruh Indonesia dan RI menjadi salah satu bagiannya. Bagi RI keputusan ini sangat merugikan, tetapi merupakan strategi agar Belanda segera mengakui kedaulatan Indonesia sekalipun dalam bentuk federasi RIS. Dalam konstitusi itu juga dijelaskan bahwa Presiden dan para menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, secara bersamasama merupakan pemerintah. Lembaga perwakilannya terdiri dari dua kamar, yakni Senat dan DPR. Senat merupakan perwakilan negara/daerah bagian yang masing-masing diwakili dua orang. Kemudian, DPR beranggota 150 orang yang merupakan wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.
Tanggal 16 Desember1949, Ir. Sukarno terpilih sebagai Presiden RIS. Secara resmi Ir. Sukarno dilantik sebagai Presiden RIS tanggal 17 Agustus 1949, bertempat di Bangsal Siti Hinggil Keraton Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung, Mr. Kusumah Atmaja , dan Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri. Tanggal 20 Desember 1949 Kabinet Moh. Hatta dilantik. Dengan demikian terbentuk Pemerintahan RIS.
Dengan diangkatnya Sukarno sebagai Presiden RIS, maka presiden RI menjadi kosong. Untuk itu, maka ketua KNIP, Mr. Asaat ditunjuk sebagai pejabat Presiden RI. Tanggal 27 Desember 1949 Mr. Asaat dilantik sebagai pemangku jabatan Presiden RI sekaligus dilakukan acara serah terima jabatan dari Sukarno kepada Mr. Asaat. Langkah ini diambil untuk mempertahankan kelangsungan negara RI. Apabila sewaktu-waktu RIS bubar, maka RI akan tetap bertahan, karena memiliki kepala negara.
14. Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan
Pada tanggal 27 Desember 1949, terjadilah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Di Negeri Belanda, delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh. Hatta sedangkan pihak Belanda hadir Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Drees, dan Menteri
Seberang Lautan Sasseu bersama-sama menandatangani akte penyerahan kedaulatan di Ruang Tahta Amsterdam. Di Indonesia dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.S. Lovink. Dengan berakhirnya KMB itu, berakhir pula perselisihan Indonesia Belanda. Indonesia kemudian mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Pengakuan pertama datang dari negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab, yaitu Mesir, Suriah, Libanon, Saudi Arabia dan Afganistan, India, dan lain-lain.
15. Kembali ke Negara Kesatuan
Setelah RIS menerima pengakuan kedaulatan, segera muncul rasa tidak puas di kalangan rakyat terutama negara-negara bagian di luar RI. Sejumlah 15 negara bagian/daerah yang merupakan ciptaan Belanda, terasa berbau kolonial, sehingga belum merdeka sepenuhnya. Negara-negara bagian ciptaan Belanda adalah sebagai berikut.
a. Negara Indonesia Timur (NIT) merupakan negara bagian pertama ciptaan Belanda yang terbentuk pada tahun 1946.
b. Negara Sumatra Timur, terbentuk pada 25 Desember 1947 dan diresmikan pada tanggal 16 Februari 1948. Negara Sumatra Selatan, terbentuk atas persetujuan Van Mook pada tanggal 30 Agustus 1948.
Daerahnya meliputi Palembang dan sekitarnya. Presidennya adalah Abdul Malik.
d. Negara Pasundan (Jawa Barat),.
e. Negara Jawa Timur, terbentuk pada tanggal 26 November 1948 melalui surat keputusan Gubernur Jenderal Belanda.
f. Negara Madura, terbentuk melalui suatu plebesit dan disahkan oleh Van Mook pada tanggal 21 Januari 1948.
Di samping enam negara bagian tersebut, Belanda masih menciptakan daerah-daerah yang berstatus daerah otonom. Daerah-daerah otonom yang dimaksud adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar (daerah Kalimantan Tengah), Daerah Banjar (Kalimantan Selatan), Kalimantan Tenggara, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, dan Riau Kepulauan. Setelah pengakuan kedaulatan tuntutan bergabung dengan negara RI semakin luas. Karena semakin banyaknya negara-negara bagian/daerah yang bergabung dengan RI maka sejak tanggal 22 April 1950, negara RIS hanya tinggal tiga yakni RI sendiri, Negara Sumatra Timur, dan Negara Indonesia Timur.
Perdana Menteri RIS, Moh. Hatta mengadakan pertemuan dengan Sukawati (NIT) dan Mansur (Sumatra Timur). Mereka sepakat untuk membetuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai dengan usul dari DPR Sumatra Timur, proses pembentukan NKRI tidak melalui penggabungan dengan RI tetapi penggabungan dengan RIS. Setelah itu diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil RIS, termasuk dari Sumatra Timur dan NIT. Melalui konferensi itu akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 tercapai persetujuan yang dituangkan dalam Piagam Persetujuan. Isi pentingnya adalah :
1. Kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RI yang berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Penyempurnaan Konstitusi RIS, dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945. Untuk ini diserahkan kepada panitia bersama untuk menyusun Rencana UUD Negara Kesatuan. Panitia bersama juga ditugaskan untuk melaksanakan isi Piagam Persetujuan 19 Mei 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, pihak KNIP RI menyetujui Rancangan UUD itu menjadi UUD Sementara. Kemudian, tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengesahkan Rancangan UUD Sementara KNIP, menjadi UUD yang terkenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950.
Pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan parlemen (DPR)dan Senat RIS. Dalam rapat gabungan ini Presiden Sukarno membacakan Piagam Persetujuan terbentuknya Negara kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu, Presiden Sukarno terus ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden Negara Kesatuan dari pejabat Presiden RI, Mr. Asaat. Dengan demikian berakhirlah riwayat hidup negara RIS, dan secara resmi tanggal 17 Agustus 1950 terbentuklah kembali Negara Kesatuan RI. Soekarno kembali sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden RI.