Perbandingan pelaksanaan politik bebas aktif

Perbandingan pelaksanaan politik bebas aktif pada era Demokrasi palementer, Demokrasi terpimpin, Orde baru, dan Reformasi
•Demokrasi Parlementer
 Keikutsertaan indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum gerakan Non-Blok (GNB)/ Non Aligned Movement (NAM).
•Demokrasi Terpimpin
 Mempromosikan Indonesia ke dunia  internasional melalui slogan revolusi nasionalnya yakni Nasakom(Nasionalis, agama, dan komunis) dimana elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk mengalahkan nekolim(Neokolonialisme dan Imperialisme).
•Orde Baru
  Membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak barat dan good neighbourhoad palicy melalui ASEAN.
•Reformasi
 -BJ. Habibie
  Disibukkan dengan usaha memperbaiki     citra Indonesia dikancah internasional   yang sempat terpuruk sebagai dampak   krisis ekonomi di akhir era orde baru dan   kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor-   Timur.
-Abdurahman Wahid
 Memperbaiki ekonomi dan   mengembalikan citra Indonesia di mata   internasional.
-Megawati Soekarno Putri
 Memperhatikan dan mempertimbangkan   peran DPR.
-Susilo Bambang Yudhoyono
 Menarik investasi asing dengan menjalin   berbagai kerjasama dengan banyak negara pada Masa Pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan Presiden

Kebijakan-kebijakan presiden (Politik & Ekonomi)

 Pada Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie

Kebijakan dibidang ekonomi

1. Penanggulangan krisis ekonomi(terkendalinya nilai rupiah)

2.  Pembangunan wilayah perairan indonesia

3.  Menghapuskan praktik monopoli

Kebijakan dibidang politik

1. Membentuk kabinet reformasi pembangunan

2.  Memberlakukan otonomi daerah

3.  Pencabutan pembatasan partai politik

4.  Melaksanakan pemilu 1999

5.  Penyelesaian permasalahan timor-timur

6.  Pembatasan masa jabatan presiden

7. Kebijakan tentang kebebasan pers

Kebijakan yang sampai saat ini masih berlangsung

-Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas pemilu).  
-Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat di indonesia.
-Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya melalui pemilu dan kebebasan membentuk partai politik.
-Kebebasan terhadap pers, sehingga muncul berbagai macam media massa cetak, baik surat kabar maupun majalah, elektronik maupun disosial media

 Pada Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

Kebijakan dibidang ekonomi

1. Program pembangunan nasional

2. Terkendalinya nilai rupiah

3.  Menaikan harga BBM

4.  Tarif dasar listrik dan pendapatan negara

Kebijakan dibidang politik.
1.   upaya pemberantasan KKN

2.     Pelaksanaan pemilu 2004

3.     Desentralisasi politik

4.     Mempertahankan supremasi hukum

5.     Melakukan amandemen UUD 1945

6.     Membentuk kebijakan represif

7.     Memperbaiki hubungan dengan NAD

Kebijakan yang sampai saat ini masih berlangsung:

-Pemberantasan KKN yang dilakukan dengan cara pembentukan KPK (komisi pemberantasan korupsi) yang sampai saat ini masih aktif dalam memberantas korupsi.

-Mempertahankan supremasi hukum.

-Tarif dasar listrik dan pendapatan negara yang sampai saat ini masih diberlakukan oleh indonesia.

        
Pada Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ( Gus Dur)

Kebijakan dibidang ekonomi 

1. Membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas memperbaiki ekonomi indonesia yang    belum pulih dari krisis ekonomi

2. Pengendalian Inflasi3

3.Mempertahankan kurs rupiah

Kebijakan dibidang politik

1. Menyelesaikan berbagai kasus KKN

2. Pemulihan hak-hak sipil penganut konghucu

3. Mengurangi campur tangan negara dalam kehidupan umat beragama

4. Membentuk kabinet kerja yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional

Kebijakan yang sampai saat ini masih berlangsung:

• Pemulihan hak sipil penganut agama konghucu.

 Pada Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono

Kebijakan dibidang ekonomi

1. Program pengentasan kemiskinan

2.  Memberikan bantuan langsung tunai (BLT)

3.  Program bantuan operasional sekolah (BOS)

4.  Pemberian asuransi kesehatan masyarakat miskin

5.  Mengurangi subsidi dengan menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM)

Kebijakan dibidang politik

1. Pembentukan sekretaris gabungan

2.  Menciptakan good governancel/reformasi birokrasi

3.  Mengupayakan geneva agreement

4.  Pelaksanaan pemilu 2009

5.  Melaksanakan Politik luar negeri 

Kebijakan yang sampai saat ini masih berlangsung:

• Pelaksanaan politik luar negri yang bebas aktif sampai saat ini masih terlaksana.
• Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sebagai negara yang demokratis.