Perbandingan pelaksanaan politik bebas aktif

Perbandingan pelaksanaan politik bebas aktif pada era Demokrasi palementer, Demokrasi terpimpin, Orde baru, dan Reformasi
•Demokrasi Parlementer
 Keikutsertaan indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum gerakan Non-Blok (GNB)/ Non Aligned Movement (NAM).
•Demokrasi Terpimpin
 Mempromosikan Indonesia ke dunia  internasional melalui slogan revolusi nasionalnya yakni Nasakom(Nasionalis, agama, dan komunis) dimana elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk mengalahkan nekolim(Neokolonialisme dan Imperialisme).
•Orde Baru
  Membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak barat dan good neighbourhoad palicy melalui ASEAN.
•Reformasi
 -BJ. Habibie
  Disibukkan dengan usaha memperbaiki     citra Indonesia dikancah internasional   yang sempat terpuruk sebagai dampak   krisis ekonomi di akhir era orde baru dan   kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor-   Timur.
-Abdurahman Wahid
 Memperbaiki ekonomi dan   mengembalikan citra Indonesia di mata   internasional.
-Megawati Soekarno Putri
 Memperhatikan dan mempertimbangkan   peran DPR.
-Susilo Bambang Yudhoyono
 Menarik investasi asing dengan menjalin   berbagai kerjasama dengan banyak negara pada Masa Pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan Presiden

Kebijakan-kebijakan presiden (Politik & Ekonomi)

 Pada Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie

Kebijakan dibidang ekonomi

1. Penanggulangan krisis ekonomi(terkendalinya nilai rupiah)

2.  Pembangunan wilayah perairan indonesia

3.  Menghapuskan praktik monopoli

Kebijakan dibidang politik

1. Membentuk kabinet reformasi pembangunan

2.  Memberlakukan otonomi daerah

3.  Pencabutan pembatasan partai politik

4.  Melaksanakan pemilu 1999

5.  Penyelesaian permasalahan timor-timur

6.  Pembatasan masa jabatan presiden

7. Kebijakan tentang kebebasan pers

Kebijakan yang sampai saat ini masih berlangsung

-Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas pemilu).  
-Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat di indonesia.
-Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya melalui pemilu dan kebebasan membentuk partai politik.
-Kebebasan terhadap pers, sehingga muncul berbagai macam media massa cetak, baik surat kabar maupun majalah, elektronik maupun disosial media

 Pada Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

Kebijakan dibidang ekonomi

1. Program pembangunan nasional

2. Terkendalinya nilai rupiah

3.  Menaikan harga BBM

4.  Tarif dasar listrik dan pendapatan negara

Kebijakan dibidang politik.
1.   upaya pemberantasan KKN

2.     Pelaksanaan pemilu 2004

3.     Desentralisasi politik

4.     Mempertahankan supremasi hukum

5.     Melakukan amandemen UUD 1945

6.     Membentuk kebijakan represif

7.     Memperbaiki hubungan dengan NAD

Kebijakan yang sampai saat ini masih berlangsung:

-Pemberantasan KKN yang dilakukan dengan cara pembentukan KPK (komisi pemberantasan korupsi) yang sampai saat ini masih aktif dalam memberantas korupsi.

-Mempertahankan supremasi hukum.

-Tarif dasar listrik dan pendapatan negara yang sampai saat ini masih diberlakukan oleh indonesia.

        
Pada Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ( Gus Dur)

Kebijakan dibidang ekonomi 

1. Membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas memperbaiki ekonomi indonesia yang    belum pulih dari krisis ekonomi

2. Pengendalian Inflasi3

3.Mempertahankan kurs rupiah

Kebijakan dibidang politik

1. Menyelesaikan berbagai kasus KKN

2. Pemulihan hak-hak sipil penganut konghucu

3. Mengurangi campur tangan negara dalam kehidupan umat beragama

4. Membentuk kabinet kerja yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional

Kebijakan yang sampai saat ini masih berlangsung:

• Pemulihan hak sipil penganut agama konghucu.

 Pada Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono

Kebijakan dibidang ekonomi

1. Program pengentasan kemiskinan

2.  Memberikan bantuan langsung tunai (BLT)

3.  Program bantuan operasional sekolah (BOS)

4.  Pemberian asuransi kesehatan masyarakat miskin

5.  Mengurangi subsidi dengan menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM)

Kebijakan dibidang politik

1. Pembentukan sekretaris gabungan

2.  Menciptakan good governancel/reformasi birokrasi

3.  Mengupayakan geneva agreement

4.  Pelaksanaan pemilu 2009

5.  Melaksanakan Politik luar negeri 

Kebijakan yang sampai saat ini masih berlangsung:

• Pelaksanaan politik luar negri yang bebas aktif sampai saat ini masih terlaksana.
• Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sebagai negara yang demokratis.

Soal-soal Semester 1

1. Apa yang dimaksud dengan Integrasi?
Jawab: integrasi adalah proses penyesuaian diantara unsur yang saling berbaur hingga menjadi satu kesatuan / persatuan.
2. Apa yang dimaksud dengan Disintegrasi?
Jawab: Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu pada yang menghilangkan keutuhan/ persatuan (memecah).
3. Sebutkan bentuk-bentuk ancaman disintegrasi bangsa yang pernah dialami di Indonesia!
Jawab: 1. Disintegrasi melalui ideologi
             2. Disintegrasi melalui pemerintah
             3. Disintegrasi melalui kepentingan
4. Apakah sama pemberontakan PKI madiun dengan pemberontakan G 30 S PKI dilihat dari tujuan?
Jawab: sama karena PKI madiun dan G 30 S PKI bertujuan untuk mengubah ideoligi negara Indonesia menjadi komunis.
5. Apa alasan Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden?
Jawab: 1. Karena sering ganti kabinet.
             2. Karena tugas dewan konstituante                   yang tidak maksimal.
             3. Kebijakan selalu tidak selesai.
6. Sebutkan nama kabinet pada era demokrasi terpimpin?
Jawab: Masyumi, PSI, Nasakom, Djuanda.
7. Apakah yang dimaksud DPRGR?
Jawab: DPR Gotong Royong berkedudukan sebagai pembantu presiden/ mandataris MPRS dan memberikan sumbangan tenaga kepada presiden untuk melakukan segala sesuatu yang telah di tetapkan oleh MPRS.
8. Apa yang dimaksud dengan GPRGR?
Jawab: DPR Gotong Royong berkedudukan sebagai pembantu presiden/ mandataris MPRS dan memberikan sumbangan tenaga kepada presiden untuk melakukan segala sesuatu yang telah di tetapkan oleh MPRS
9. Sebutkan 2 Repelita!
Jawab: 1. Jangka pendek 5 tahun
              2. Jangka panjang 25 tahun.
10.Sebutkan 2 Fusi Partai!
Jawab: 1. PPP ( partai persatuan       pembangunan)
             2. PDI ( partai demokrasi indonesia)
11. Apa kepanjangan dari P4?
Jawab: penerapan P4 ( pedoman, penghayatan dan pengamalan pancasila)
12. Apa saja faktor-faktor lahirnya orde baru?
Jawab: 1. G 30 S PKI
              2. Aksi Tritura
              3. Super Semar
              4. Dualisme kepemimpinanū
              6. Pidato Nawaksara
13. Upaya apa saja yang diambil orde baru?
Jawab: Pancakrida, Repelita, Fusi partai, Peristiwa Malari, Trilogi pembangunan, Penerapan P4 dan Dwi Fungsi.
14.Dipegang oleh siapa Kekuatan Politik pada Demokrasi terpimpin?
Jawab: PKI dan TNI AD
15. Sebutkan isi Dekrit
Jawab: 1. Pembubaran konstituante
              2. Kembali UUD 1945
              3. Tidak berlakunya UUDS 1950
              4. Pembentukan MPRS dan DPAS

Kebijakan Pembangunan Masa Orde Baru

Kebijakan Pembangunan Masa Orde Baru

1.Pertanian

a).KUD (Koperasi Unit Desa)
Kegiatan pengadaan pangan untuk persediaan nasional yang diperluas dengan tugas menyalurkan sarana produksi pertanian (pupuk, benih, dan obat-obatan).
Dari data Kemenkop dan UKM, dari 10.300 unit KUD yang ada di nusantara, hanya tersisa 6.800 yang masih aktif. Itupun tidak semuanya merupakan KUD Koperta atau koperasi pertanian. Tahun 2017 induk KUD menatap ke depan dengan percaya diri dan optimisme tinggi. Beberapa kerjasama usaha dengan mitra usaha khususnya dengan luar negeri dalam beberapa program kerja strategis telah memasuki tahap implementasi. Progress report ini memberikan gambaran singkat capaian Induk KUD

b).BPTP (Balai Pengkajian Pertanian Lapangan)
Menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian pada masa Soeharto, salah satu produk unggulnya adalah Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW). BPTP mengoordinasikan dan pengembangan teknologi pertanian yang bersifat spesifik kepada petani.
BPTP masih melaksanakan tugasnya dengan baik yakni membuat inovasi teknologi dan mengkoordinasikan kepada petani.

3).PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)
PPL memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan
Tahun 2018 diselenggarakan rekrutmen CPNS Kementerian Pertanian, jadi organisasi PPL masih berjalan sebagaimana mestinya hingga sekarang.
VUTW (Varietas Unggul Tahan Wereng)
Salah satu produk unggulan dari BPTP yakni bibit unggul dan pupuk yang diberikan kepada para petani untuk mengatasi hama wereng yang dapat merusak tanaman.
Saat ini pemerintah terus mengupayakan menyediakan benih yang unggul serta bersubsidi yang dikelola dengan baik.

2.Pendidikan

a).SD Inpres
Program wajib pembentukan kelompok belajar atau kerja yang bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Peningkatan jumlah sekolah dasar diikuti pula oleh peningkatan jumlah guru. Jumlah guru SD yang sebelumnya berjumlah sekitar ratusan ribu, pada awal tahun 1994 menjadi lebih dari satu juta guru. Satu juta lebih guru ditempatkan di sekolah-sekolah inpres tersebut. Lonjakan jumlah guru dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu juga terjadi pada guru SMP. Total dana yang dikeluarkan untuk program ini hingga akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I mencapai hampir Rp 6,5 triliun.
SD ini sendiri masih berjalan, tetapi Mendikbud Indonesia pada januari 2017 mengatakan "Sudah 30 tahun, SD Inpres tidak naik mutunya". Dimana berarti saat ini SD ini dalam kondisi yang memprihatinkan pendidikanya.

b).GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh)
Gerakan yang mendorong orang tua agar memperdulikan masa depan anaknya, sehingga lebih menyadarkan mereka agar anak tidak putus sekolah. Dalam upaya memperkuat pelaksanaan GN-OTA, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama Nomor 34/HUK/1996, Nomor 88 Tahun 1996, Nomor 0129/U/1996, Nomor 195 Tahun 1996 tentang Bantuan terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, dan Anak yang Bertempat Tinggal di Daerah Terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
GNOTA kini masih berjalan dengan lancar dengan bukti masih ada beasiswa dari GNOTA kepada pelajar di Indonesia serta penyaluran bantuan buku-buku ke sekolah-sekolah di Indonesia.

3.Keluarga Berencana

a).BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)
Lembaga yang memiliki program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk di Indonesia. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya.
BKKBN terus melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Tahun 2018 ini dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis dan untuk percepatan pemerataan manfaat program KKBPK, maka BKKBN berkomitmen untuk mengembangkan “Kampung KB” sebagai instruksi Presiden RI yang merupakan wujud dan peran serta BKKBN dalam mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan.

4.Kesehatan

a).Puskesmas
Organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat.
Puskesmas tersebar di seluruh penjuru nusantara. Mulai dari wilayah perkotaan hingga pelosok pedesaan. Puskesmas juga banyak membuat program seperti suntik vaksin campak dan rubella, pemberian obat cegah kaki gajah,dan lainnya.

b).Posyandu
Pada tahun 1984 dikembangkan Posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu dengan 5 programnya yaitu, KIA, KB, Gizi, Penanggulangan Diare dan Imunisasi. Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita tetapi juga untuk pelayanan ibu hamil. Bahkan pada waktu-waktu tertentu untuk promosi dan distribusi Vit.A, Fe, Garam Yodium, dan suplemen gizi lainnya
Pelaksanaan program posyandu dilaksanakan di Puskesmas. Tidak heran kalau program ini terlaksana di seluruh Indonesia seiring dengan menjamurnya Puskesmas. Program posyandu terus berkembang hingga kini mulai dari penanganan kesehatan ibu hamil, pemberian vitamin kepada anak, imunisasi bayi, dan lain-lain.

Kebijakan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin

KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

1. Kebijakan Sanering Mata Uang
            Sanering atau devaluasi adalah pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Hal yang sama tidak dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat menurun.
 Tujuan dilakukan Devaluasi :
-Guna membendung inflasi yang tetap tinggi
-Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat
-Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan.

Maka pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan keputusannya mengenai penuruan nilai uang (devaluasi), yaitu sebagai berikut.
a.  Uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50
b.  Uang kertas pecahan bernilai Rp. 1.000 menjadi Rp. 100
c.  Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000

2. Dewan Perancang Nasional (Depernas)
    Pembentukan Depernas
    Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Moh. Yamin.
Pada 1963 Depernas diganti dengan nama Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Sukarno.
  Tugas Bappenas adalah
a. Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahuanan, baik nasional maupun daerah.
b. Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan.
c. Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS.

3. Proyek Mecusuar
    Proyek Mercusuar adalah politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi New Emerging Forces (kekuatan baru yang sedang tumbuh) di dunia.
    Proyek-proyek besar dan spektakuler pun diselenggarakan dengan harapan agar Jakarta mendapat perhatian dari luar negeri dengan tujuan membangun hubungan persahabatan dengan negara-negara lain. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah, di antaranya pembangunan jalan-jalan, hotel-hotel mewah, toko serba ada "Sarinah", Jembatan Semanggi, Tugu Monas, dan diselenggarakannya Ganefo yang membutuhkan pembangunan Gelora Senayan serta biaya perjalanan bagi delegasi asing.

4. Konsep Djuanda
    Upaya perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin selanjutnya ialah melaksanakan konsep djuanda. Pemerintah mulai memikirkan rakyat dengan melakukan usaha pembebasan Irian Barat dan penyelesaian kasus DI Jawa Barat dengan cara rehabilitasi ekonomi. Pemikiran tersebut mulai direalisasikan setelah keamanan nasional mulai membaik dan pulih kembali.
    Sebelumnya konsep ini diberi nama konsep rehabilitasi ekonomi yang diketuai oleh Menteri Pertama Ir Djuanda. Untuk hasil dari konsep tersebut diberi nama Konsep Djuanda. Sebelum terbitnya konsep ini terdapat beberapa kritikan tajam dari PKI sehingga membuat konsep tersebut mati. PKI menganggap konsep Djuanda terdapat kaitannya dengan pelibatan negara Amerika Serikat, Yugoslavia, dan negara revisionis.

5. Proyek Deklarasi Ekonomi (Dekon)
    Pada tgl 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru guna perbaikan ekonomi yaitu Deklarasi Ekonomi (DEKON).
Tujuan utama dibentuk Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN
Kelebihan demokrasi terpimpin, antara lain :
a. Mampu membangun integritas nasional
b. Kembalinya Irian Barat
c.Pelopor Non Blok dan Pemimpin Asia       Afrika
d. Dibentuknya Lembaga-Lembaga Negara
e. Penataan di Berbagai Bidang

Kekurangan demokrasi terpimpin, antara lain :
a. Penataan Kehidupan Konstitusi Tidak berjalan
b. Terjadinya Pertentangan Ideologi
c. Kehidupan Politis Tidak Demokratis
d. Sistem keparlemenan lemah
e. Terjadi pemusatan kekuasaan pada presiden

Nama Anggota Kelompok:
1. Canda Ayu Puspita (04)
2. Inka Desya Riani (12)
3. Melinda Agustin (14)
4. Putri Enggar Damayanti (14)

Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer

Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)
Era 1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.

Latar Belakang
Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.
Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.

Konstituante
Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945.
Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante.

Kabinet-kabinet
Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.
1950-1951 – Kabinet Natsir
1951-1952 – Kabinet Sukiman-Suwirjo
1952-1953 – Kabinet Wilopo
1953-1955 – Kabinet Ali Sastroamidjojo I
1955-1956 – Kabinet Burhanuddin Harahap
1956-1957 – Kabinet Ali Sastroamidjojo II
1957-1959 – Kabinet Djuanda

Kabinet Natsir
Kabinet Natsir adalah kabinet pertama pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 6 September 1950 dan dilantik pada tanggal 7 September 1950. Perdana Menteri kabinet ini adalah Moh. Natsir dari Masyumi. Menteri kabinetnya berasal dari Masyumi ditambah tokoh-tokoh yang mempunyai keahlian istimewa, seperti Sri Sultan Hamengku Buana IX, Prof. Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Assaat, dan Ir Juanda.
Program kerja kabinet Natsir :
1) Mempersiapkan dan menyelengarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante
2) Menyempurnakan susunan pemerintahan dan memebentuk kelengkapan negara
3) Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman
4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
5) Menyempurnakan organisasi angkatan perang
6) Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat
Akan tetapi, belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini karena kebijakan Natsir dalam rangka pembebtukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi.

Kabinet Sukiman
Kabinet Sukiman merupakan kabimet koalisi. Partai-partai yang berkoalisi adalah kedua partai terbesar waktu itu, yaitu Masyumi dan PNI. Dr. Sukiman dari Masyumi terpilih menjadi perdana menteri dan Suwiryo dari PNI sebagai wakilnya. Kabinet Sukiman terbentuk apada tanggal 20 April 1951
Program kerja kabinet Sukiman :
1) Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara
2) Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan
3) Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelengarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
4) Menyiapakan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan uapah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh
5) Menjalankan polotik luar negeri bebas aktif
6) Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secapatnya
Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini adalah karena diserang oleh kelompok sendiri akibat kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu condong ke Barat atau pro-Amerika Serikat.
Pada saat itu, kabinet Sukiman telah menendatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan persetujuan ini ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga bertentangan dengan program kabinet tentang politik luar negeri bebas aktif.

Kabinet Wilopo
Kabinet yang ketiga ini berhasil dibentuk pada 30 Maret 1952. kabinet ini juga merupakan kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Wilopo dari PNI terpilih sebagai perdana menteri
Program kerja kabint Wilopo :
1) Mempersiapkan pemilihan umum
2) Berusaha mengembalikan IrianBarat ke dalam pangkuan RI
3) Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
4) Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
5) Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif
Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan menggangu stabilitas polotik Indonesia. Ketika kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953 dalam usia 14 bulan.

Kabinet Ali Satroamijoyo (Kabinet Ali-Wongsonegoro)
Kabinet keempat berhasil dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 yang dipimpin oleh Ali Satroamijoyo dari PNI dan wakilnya Wongsonegoro dari PIR (Partai Indonesia Raya)
Program kerja Kabinet Ali-Wongsonegoro :
1) Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
2) Melaksanakan pemilihan umum
3) Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
4) Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Kabinet Ali-Wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat anatara TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD.

Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet kelima terbentuk pada tanggal 12 Agustus 1955 yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Masyumi.
Program kerja Kabinet Burhanuddin :
1) Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat
2) Akan dilaksankan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi
3) Perjuangan mengembalikan Irian Barat
Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956.

Kabinet Ali Satroamijoyo II
Kabinet keenam terbentuk pada tanggal 24 Maret 1956 di pimpin oleh Ali Satroamijoyo. Kabinet Ali II merupakan kabinet pertama hasil pemilihan umum.
Program kerja Kabinet Ali II :
1) Menyelesaikan pembatasan hasil KMB
2) Menyelesaikan masalah Irian Barat
3) Pembentukan provinsi Irian Barat
4) Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
Kabinet Ali II ini pun tidak berumur lebih dari satu tahun dan akhirnya digantikan oleh kabinet Juanda.

Kabinet Juanda
Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya. Ir. Juanda diambil sumpahnya sebagai perdana menteri pada tanggal 9 April 1957.
Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya yang meliputi :
1) Membentuk Dewan Nasional
2) Normalisasi keadaan RI
3) Melanjutkan pembatalan KMB
4) Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI
5) Mempercepat pembangunan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin
Isinya ialah:
-Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
-Pembubaran Konstituante
-Pembentukan MPRS dan DPAS

Biografi dan bentuk perjuangan Opu Daeng Risaju.

Opu Daeng Risaju

Opu Daeng Risadju adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kerajaan Luwu. Ia lahir di Palopo, Sulawesi Selatan pada tahun 1880, dan meninggal di Palopo, Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Februari 1964.

Latar Belakang 

Nama kecil Opu Daeng Risaju adalah Famajjah. Ia dilahirkan di Palopo pada tahun 1880, dari hasil perkawinan antara Opu Daeng Mawellu dengan Muhammad Abdullah to Barengseng. Nama Opu menunjukkan gelar kebangsawanan di kerajaan Luwu. Dengan demikian Opu Daeng Risaju merupakan keturunan dekat dari keluarga Kerajaan Luwu.

Walaupun tidak pernah mendapat pendidikan formal seperti sekolah Belanda, Opu sejak kecil sudah banyak belajar tentang ilmu agama dan budaya. Ia memang seorang yang buta huruf latin, namun ia banyak belajar tentang Al-Quran, Fiqh, nahwu, shorof, dan balaghah. Karena beliau hidup di lingkungan bangsawan, beliau juga belajar nilai-nilai moral dan tingkah laku.

Bentuk Perjuangan

Opu Daeng Risaju mendirikan cabang PSII di Palopo. PSII cabang Palopo resmi dibentuk pada tanggal 14 januari 1930 melalui suatu rapat akbar yang bertempat di Pasar Lama Palopo (sekarang Jalan Landau), atas prakarsa Opu Daeng Risaju sendiri yang dikoordinasi oleh orang-orang PSII. Rapat ini dihadiri oleh aparat pemerintah Kerajaan Luwu, pengurus PSII pusat, pemuka masyarakat dan masyarakat umumnya. Hadir pengurus PSII pusat yaitu Kartosuwiryo. Ketika berada di Palopo, Kartosuwiryo menginap di rumah Opu Daeng Risaju. Kedatangan Kartosuwiryo diundang langsung oleh Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju dalam rapat akbar tersebut terpilih sebagai ketua. 

Setelah resmi PSII berdiri di Palopo, Opu Daeng Risaju kemudian menyebarkan sayap perjuangannya. Cara penyebaran yang ia lakukan yaitu melalui familinya yang terdekat kemudian kepada rakyat kebanyakan. Dalam merekrut anggota PSII di mata rakyat kebanyakan dilakukan dengan cara menyebarkan kartu anggota yang bertuliskan lafadz Ashadu Alla Ilaaha Illallah. Dengan menggunakan kartu tersebut aspek ideologi tertanam dalam diri anggota, siapa yang memiliki kartu tersebut (menjadi anggota PSII) berarti dia seorang muslim. Dengan cara seperti ini, perjuangan PSII yang dilakukan oleh Opu Daeng Risaju mendapatkan dukungan yang sangat besar dari rakyat.

 Selain itu, dukungan dari rakyat ini timbul karena status Opu Daeng Risaju sebagai seorang bangsawan yang cukup kharismatis di mata masyarakat. Opu Daeng Risaju ketika berada di Belopa memiliki peran besar terhadap upaya perlawanan terhadap tentara NICA. Dia banyak melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda. Tindakan Opu Daeng Risaju ini membuat NICA berupaya untuk menangkapnya.